Hello,

Reader

Merasa Dilecehkan, DPR Siap Gulirkan Pansus BPJS dan Panggil Menkes
Kantor Pusat BPJS Kesehatan
Merasa Dilecehkan, DPR Siap Gulirkan Pansus BPJS dan Panggil Menkes

Ingkari Kesepakatan Kenaikan Tarif

Jakarta, HanTer - Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk semua kelas ternyata menuai masalah dan berbuntut panjang. Kenaikan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 itu, selain ditentang masyarakat, juga membuat kesal kalangan legislator dan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap DPR.

"Iyalah, DPR kesal dan dilecehkan, kami semua di DPR kaget, lho ini kok kenapa BPJS naik.Kita juga sedih, selevel DPR saja tidak didengar, terus yang mau didengar siapa?" kata anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Terkait hal tersebut, Komisi IX DPR pun menggulirkan wacana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) BPJS. Selain itu, Komisi IX usai reses akan memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera dicecar pertanyaan. "Pasti, ya bulan ini (Januari 2020) setelah reses ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, iuran untuk peserta BPJS Kesehatan itu dinaikkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No: 75/2019 dan diberlakukan untuk semua kelas dan klasifikasi peserta tanpa kecuali mulai Januari 2020.

Memasuki awal 2020, di tengah bencana yang dialami masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia seperti banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi (Jabodetabek), banjir bandang di Kabupaten, Provinsi Banten dan angin puting di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan bencana lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Peserta kelas satu dan dua, ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi DKI Jakarta tersebut, mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dari iuran semula. Peserta kelas tiga mandiri naik 65 persen.

Sementara sejak rapat gabungan tanggal 2 September 2019, Komisi IX DPR RI tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP.

Bahkan dalam Rapat 12 Desember sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara tiga alternatif yang diusulakan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran untuk kelas tiga peserta PBPU dan BP, disepekati saat itu adalah alternatif kedua dimana manajemen BPJS akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres No. 75/2019.

Jalankan Komitmen

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menjalankan komitmen bersama atas rekomendasi DPR RI terkait kebijakan tarif jaminan kesehatan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.

Permintaan legislator dari Fraksi Partai Demokrat Itu dilontarkan menyikapi banyaknya keluhan masyarakat Indonesia terkait tarif baru BPJS Kesehatan.

“Kita dari Komisi IX DPR RI sudah tiga kali mengadakan pertemuan dengan menteri kesehatan. Dari pertemuan itu sempat menghasilkan dua komitmen dan rekomendasi menyikapi kenaikan tarif BPJS Kesehatan,” kata Anwar Hafid dalam pertemuan bertajuk silaturahmi bersama masyarakat di Graha Pemda Banggai, Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Jumat(3/1) malam.

Dua rekomendasi tersebut, pertama kenaikan tarif untuk kelas III tetap dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah, namun selisihnya akan disubsidi pemerintah daerah. Rekomendasi kedua  yaitu tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Anwar Hafid berharap dari dua usulan tersebut salah satunya bisa diambil oleh Menkes sebagai bentuk komitmen bersama menyikapi keluhan masyarakat.

Meski begitu, Anwar Hafid mengaku kehadiran BPJS Kesehatan sejatinya sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan murah. Untuk itu, sudah seharusnya seluruh masyarakat dapat terlindungi.


#BPJS #dpr #menkes

Komentar Anda
Komentar