Hello,

Reader

KPK Harus Lebih Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi KPK
KPK Harus Lebih Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, HanTer - Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Jakarta, Prof  Suparji Ahmad, berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) atau penyadapan-penyadapan yang rumit prosesnya. 

KPK juga bisa meninjau laporan-laporan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, mendalami lagi bukti-bukti petunjuk dari perkara-perkara sebelumnya. Suparji menyebut kasus dugaan korupsi Pelindo II, BLBI, e-KTP, Century dan kasus-kasus lain yang belum penyelesainnya harus dituntaskan.

"Jadi menurut saya tidak sebatas dua kasus OTT yang baru saja dilakukan KPK, tetapi bagaimana konsistensi ke depan tetap terjaga untuk menyelesaikan kasus-kasus" ungkap Suparji, kepada media, Sabtu (11/1).

Untuk mendorong KPK bekerja lebih progresif dalam pemberantasan korupsi, Suparji mengajak publik mengawasi kinerja lembaga tersebut. Apalagi KPK sendiri punya banyak PR kasus yang belum tuntas penanganannya.

Suparji mencontohkan sejumlah kasus di Pelindo II yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga terdapat kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

"Harus ada proses hukum yang akuntabel terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut," ujar Suparji.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan empat proyek di lingkungan Pelindo II merugikan negara lebih dari Rp 6 triliun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. "Maka ini wewenang ada di aparat penegak hukum," katanya usai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/1).

Menurut dia, empat proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru dan juga global bond.

Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab. "Sisanya apakah ada mens rea di situ, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," pungkas Agung.

Demokrasi

Terkait OTT terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Selasa (7/1) dan Komisiner KPU, Wahyu Setiawan, pada Rabu (8/1), Suparji mendesak KPK mengusut tuntas kasus tersebut dan meminta pertangggungjawaban semua pihak yang terlibat," paparnya.

Suparji menambahkan, kasus OTT tersebut harus jadi momentum untuk mengungkapkan kemungkinan praktek serupa pada penetapan caleg. Terlebih lagi, dalam praktek demokrasi, baik korupsi maupun gratifikasi merupakan bentuk kejahatan serius karena menjadi penyebab biaya politik mahal.

"KPK harus mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, independen dan progresif. Tak perlu gentar mengungkap fakta meskipun, misalnya, bersentuhan dengan kekuatan partai politik maupun kekuasaan," ujarnya. 


#KPK #OTTKPK

Komentar Anda
Komentar