Hello,

Reader

Jika Terbukti Terlibat OTT Wahyu, Muncul Desakan KPK Periksa dan Tangkap Hasto
Jika Terbukti Terlibat OTT Wahyu, Muncul Desakan KPK Periksa dan Tangkap Hasto

Jakarta, HanTer - Kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mau tidak mau menyeret nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Sementara itu, publik sudah ramai 'menghakimi' Hasto karena orang dekatnya SAE dan DON yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Dengan demikian, kata pegiat media sosial (medsos) Darmansyah, muncul sejumlah spekulasi terkait dugaan keterlibatan Hasto. Termasuk adanya desakan di media sosial agar KPK memeriksa dan jika terbukti menangkap Hasto.

 

Spekulasi lain yang berkembang di publi mengatakan, ada skenario untuk menyelamatkan Hasto dari persoalan ini dengan memberikan tugas baru kepada Hasto, antara lain disebut-sebut  sebagai dutabesar.

 

Sementara terkait Hasto tetap membantah dalam kasus dugaan suap tersebut, Darmansyah menilai hal yang wajar untuk membela diri. Karena siapapun tidak ingin masuk dalam kejahatan dan akhirnya masuk penjara. Terbukti atau tidak Hasto dalam kasus dugaan suap tersebut maka ikuti saja proses hukum. Apalagi semua pihak baik petinggi atau rakyat biasa adalah sama dihadapan hukum.

 

"Buktikan saja bila dirinya tidak terlibat dan Hasto datang saja memenuhi panggilan KPK jika diperlukan keterangannya. Bahkan saran saya, tak perlu menunggu panggilan KPK, Hasto datangi saja KPK untuk memberikan keterangan, biar dilihat publik bahwa Hasto memang tidak terlibat seperti pengakuan Saeful Bahri," paparnya.

 

KPK Tak Berdaya

 

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, kekuatan netizen pada akhirnya bergerak jika melihat keadilan. Apalagi jika hukum tidak menyentuh orang-orang di sekitar kekuasaan. Karena saat ini muncul spekulasi bahwa Hasto terlibat dugaan suap KPU. Tapi sayangnya, KPK tidak berdaya untuk menyentuh Hasto.

 

"Akhirnya publik bergerak melalui medsos. Membangun trending topik secara massif. Berharap setelah menjadi trending topik dapat mendorong KPK untuk berani memeriksa siapa pun yang terlibat," jelasnya.

 

Sya'roni pun menyarankan agar Hasto mengikuti proses hukum sehingga tidak akan dibully oleh warganet. Lebih baik Hasto kooperatif dengan mengikuti proses hukum. Karena kalau merasa benar kenapa harus takut. Sampaikan saja ke penegak hukum bahwa memang tidak turut terlibat dalam kasus yang mencederai demokrasi tersebut.

 

Terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, tanpa partisipasi masyarakat maka KPK akan powerlesness (lemah) berhadapan dengan korupsi besar yang selalu melibatkan the ruling elite atau elite penguasa besar yang mempunyai kewenangan dan juga dukungan aparat. Oleh karena itu dukungan masyarakat harus tetap dijaga demi penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

"Apalagi di antara pihak yang diperiksa ditingkat pemeriksaanya saja berusaha menghindar dan berusaha berlindung dibalik kekusaan. Hal ini yang menjadi tanya publik. Jadi jalani saja proses hukum yang ada," paparnya.

 

Aminudin meminta KPK harus all out membongkar kasus rasuah ini, agar KPK yang dilahirkan dengan undang undangnya yang baru tersebut terus mendapat dukungan rakyat karena koruptor adalah sejatinya musuh bersama rakyat yang tidak perlu dikasih ampun.

 

Panggil Hasto

 

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad mengatakan, untuk menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap dugaan suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan maka KPK harus ditantang untuk memanggil Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terhadap Hasto untuk menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap kasus yang telah mencoreng wajah demokrasi tersebut.

 

Suparji menilai, pemanggilan terhadap Hasto untuk menghindari fitnah dan spekulasi. Oleh karena itu Hasto patut diperiksa untuk diklarifikasi agar kasus dugaan suap tersebut tidak melebar kemana-mana. Sehingga ketika tidak terlibat pun nama Hasto akan bersih. Karena dalam proses hukum perlu ada kepastian.

 

Supardji berharap kasus tersebut berakhir tanpa kejelasan seperti kasus Century, e-KTP, hingga Pelindo. Karena itu, dia meminta KPK mengusut tuntas dan memanggil semua pihak yang diduga terlibat. "Bagaimana kita ingat Century, e-KTP, BLBI, Pelindo. Ramai di awal, senyap di belakang. Gaduh di depan tapi kemudian pada akhirnya nggak ada kejelasan, karena pihak-pihak yang dikaitkan di situ itu sama sekali tidak terungkap secara nyata. Ada unsur-unsurnya nggak ada pertanggungjawaban," jelasnya.

 

Penjelasan Hasto

 

Hasto Kristiyanto menyebutkan, adanya kepentingan tertentu yang ikut mem-framing kasus OTT Komisioner KPU WS oleh KPK, dimana seolah-olah dirinya terlibat dalam kasus itu.

 

Hasto mengatakan hal itu menanggapi kasus OTT Komisioner KPU yang diduga melibatkan staf kesekjenan PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

 

Bahkan, dirinya merasa ada yang menggiring opini bahwa ia telah menerima dana dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai. "Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan," kata Hasto.

 

Selain itu, ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni itu staf kesekjenan ditangkap.

 

"Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni," kata Hasto sambil menunjuk Doni yang berada disampingnya.

 

Ia memastikan partainya dalam melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak sembarangan, apalagi didasari lobi-lobi politik.

 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

 

KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu ATF, caleg DPR dari PDIP, HAR serta seorang swasta bernama SAE sebagai tersangka.

 

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu (PAW).


#Kpk #suap #kpu #pdip

Komentar Anda
Komentar