Hello,

Reader

TAJUK: Pilkada 2020, Politik Identitas dan Netralitas ASN
TAJUK: Pilkada 2020, Politik Identitas dan Netralitas ASN

Pilkada serentak akan digelar pada 23 September 2020 di 270 daerah. Ada sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilihan pada 2020 mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.

Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara, untuk pendaftaran calon bupati dan wakip bupati serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret.

Saat ini partai politik sudah mempersiapkan diri dan mulai menjagokan calon-calon yang akan bertarung pada pilkada nanti. Bahkan sejumlah tokoh sudah memproklamirkan diri untuk menjadi calon kepala daerah.

Sementara itu Bawaslu RI menargetkan pada Januari 2020 dapat merampungkan pemetaan potensi konflik pemilihan kepala daerah serentak.

Menurut komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, untuk saat ini baru beberapa daerah yang memang sudah tercatat berpotensi menimbulkan konflik di pilkada nanti, seperti daerah timur Indonesia. Yang pasti (secara) geografi itu pasti terjadi, kalau Papua kita rembuk bersama mencari solusinya.

Bawaslu memperkirakan, ada kemungkinan konflik di Pilkada 2020 meningkat dibandingkan penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya, mengingat jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan mencapai 270 daerah atau pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Ada beberapa potensi yang akan menjadi penyebab konflik di pilkada, di antaranya menurut Rahmat terkait politik identitas, politik uang atau netralitas ASN. 
Lembaga riset Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif memperkirakan sengketa hasil Pilkada Serentak 2020 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan meningkat dibanding pilkada sebelumnya.

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi di Jakarta, Rabu, mengatakan hasil Pilkada 2015, dari 264 daerah, lebih dari separuh atau sebanyak 152 calon mengajukan sengketa ke MK. Begitu pun Pilkada 2017, dari 101 daerah, 60 calon kepala daerah mengajukan sengketa.

Sementara untuk Pilkada 2018, hanya 72 sengketa yang diterima MK dari 171 gelaran pilkada. Menurunnya persentase sengketa pada 2018, dinilai dipengaruhi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang jadwalnya berdekatan.


Pilkada serentak tentu sangat penting karena menyangkut nasib rakyat dan masa depan derah dan negeri ini. Itulah sebabnya, seluruh elemen bangsa harus menjaga dan mengawasi agar pilkada berlangsung jujur dan adil, juga tanpa politik uang. Para pemilih harus menolak politik uang atau praktek jual bei suara.

Pilihlah pemimpin daerah yang bermoral. Jangan karena uang Rp. 100.000, bahkan Rp. 150.000, kita memilih pemimpin yang tak bermoral, tidak amanah, dan terindikasi korupsi. Jika itu dilakukan rakyat yang akan rugi karena selama lima tahun menjadi kepala daerah, rakyat tidak akan menerima hasil pembangunan. Publik harus mengetahui “track record” calon kepala daerah dan partai yang mengusungnya. Pilihan harus dibertikan kepada calon yang berintegritas tinggi; visi misi, bersih, jujur, religius, serta berorientasi keumatan.  

Harapan kita Pilkada 2020 ini mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu memimpin daerahnya dengan baik. Pemimpin daerah yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. 

Jika ada calon yang memainkan politik uang, ingin membeli suara masyarakat, segera laporkan ke penyelenggara pemilu atau aparat terkait lainnya.
Kita mengingatkan bahwa praktik politik uang itu haram dan menciderai demokrasi. Di sisi lain, politik uang menjadi awal sebuah pemerintahan yang koruptif.  Karena kepala daerah yang melakukan praktik politik uang kalau sudah menjabat maka akan mencari pengganti ongkos ketika kampanye, entah itu dengan jual beli jabatan, proyek dan sebagainya. Mereka mengabaikan visi misi dan kinerja.

Selain itu, tak kalah penting juga diingatkan netralitas TNI/Polri. Karena dua status penjaga keamanan ini strategis untuk terciptanya pelaksanaan Pilkada yang bersih konflik. Apalagi jika ada di antara calon yang berasal dari TNI. Dicemaskan, ada aksi dukung mendukung. Dan lebih dicemaskan lagi melakukan intimidasi.

Profesionalitas dan netralitas prajurit harus dijunjung tinggi. Tujuannya, agar rakyat di daerah bisa melaksanakan hak pilih mereka dengan baik, tanpa intimidasi dan gangguan keamanan.



#Pilkada #asn #kepaladaerah

Komentar Anda
Komentar