Hello,

Reader

Banjir di DKI Jakarta Tidak Bisa Dibiarkan
Rapat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)
Banjir di DKI Jakarta Tidak Bisa Dibiarkan

Jakarta, HanTer-- "Banjir di Jakarta tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Itulah alasan mengapa Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) melaksanakan rapat terbatas hari ini," kata S Indro Tjahyono anggota DSDAN dari SKEPHI. 

Ia menambahkan di samping fokus pada isu banjir dan longsor, DSDAN membahas program tahun anggaran 2020-2021. Semua permasalahan yang timbul dalam pengeloaan sumber daya air, rupannya bersumber pada lemahnya kordinasi antar instansi pemerintah.

Ir Maruar Napitupulu, mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, yang hadir dalam rapat tersebut menambahkan, dalam kaitan program DSDAN 2020-2021, yang penting dievaluasi bagaimana kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

“Mengapa permasalahan sumber daya air, khususnya daya rusak air, sampai begini parah. Belum lagi masalah pangan, yang sudah didukung irigasi teknis, tapi sampai saat masih saja impor,” kata Maruar.

DSDAN akan memonitor tiap hari isu-isu strategis terkait sumber daya air yang muncul di lapangan, sehingga kita tidak kecolongan lagi dengan munculnya bencana banjir jelang Tahun Baru 2020. Selain banjir bandang dan longsor, DSDAN juga akan mengevaluasi efektifitas waduk atau bendungan baru. Sejauh mana infrastruktur ini telah memberi layanan kepada masyarakat.

"Dewan Sumber Daya Air Nasional perlu segera menunjukkan giginya dalam menjalankan fungsi kordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah", seperti dikatakan oleh Imam Mustofa wakil dari HKTI. 

Ditambahkan Imam, kordinasi yang buruk antar instansi pemerintah telah dipertontonkan di depan publik saat mengatasi banjir di Jakarta yang lalu. "Ini memalukan dan tidak boleh terulang, apalagi presiden harus turun tangan," ujarnya.

Pada kesempatan terakhir, Indro mengatakan,  tugas DSDAN selain mengkordinasikan pengelolaan sumber daya air juga memonitor sejauh mana Kebijakan Sumber Daya Air Nasional telah dijalankan oleh berbagai kementerian.

"Di sini pihak kementerian diharapkan dapat menerima tugas dan fungsi dewan  tanpa merasa diawasi. 

"Tanpa monitoring dan evaluasi kebijakan, nyatanya bencana yang terjadi," imbuhnya. 


#BanjirJakarta #SIndroTjahyono

Komentar Anda
Komentar