Hello,

Reader

FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Sebut Kasus - Kasus Mega Korupsi Ditenggarai untuk Biayai Politik
Ilustrasi (ist)
FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Sebut Kasus - Kasus Mega Korupsi Ditenggarai untuk Biayai Politik

Jakarta, HanTer - Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengeluarkan pernyataan bersama terkait kasus - kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam surat pernyataan bersama yang dikirimkan ke redaksi Harian Terbit, Jumat (24/1/2020) disebutkan ada beberapa skandal mega korupsi yang ditenggarai untuk membiayai politik. 

"Berdasarkan catatan kami, bahwa kasus kasus mega korupsi (kasus korupsi yang merugikan negara bernilai triliunan rupiah) dan kasus kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi jadi dan menggila bahkan ditenggarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik," kata Ketua FPI, KH. Ahmad Shobri Lubis. 

Di antara kasus korupsi tersebut, lanjut KH. Ahmad Shobri Lubis, justru ditutup tutupi dan melibatkan inner circle, baik sebagai pelaku maupun sebagai aktor yang berperan membangun skenario untuk menutup nutupi kasus agar tidak terbongkar.

Adapun di antara kasus mega korupsi tersebut yakni, pertama, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kerugian Kasus Kondensat Capai Rp35 triliun. Kasus ini sengaja diambangkan dan disembunyikan dari kontrol publik.

"Hingga saat ini tidak jelas proses terhadap kasus ini karena diduga melibatkan petinggi aparat hukum yang melindungi Honggo sang koruptor," paparnya. 

Kedua, kasus Jiwasraya yang melibatkan mantan petinggi Kepala Staf Presiden dengan kerugian Rp 13 triliun. Ketiga, kasus Asabri yang juga melibatkan pemangku kekuasaan dan merugikan negara lebih kurang Rp triliun. Keempat, kasus korupsi yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi PDI Perjuangan, yang terkait erat dengan integritas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan peristiwa peristiwa mega korupsi tersebut, maka diduga. Pertama,  bahwa berbagai kasus mega korupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang zhalim, licik dan rakus. Kedua, pihaknya mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zhalim dan penipu.

Ketiga, mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup nutupi keberadaan Harun Masiku.

Keempat, memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya dibawah ketiak penguasa dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang Tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK.

Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Invetasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.

Kelima, mendesak kasus korupsi kondensat untuk segera dituntaskan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan Tersangka Honggo keluar negeri.

Keenam, mendukung langkah Partai Oposisi untuk membentuk Pansus Jiwasraya gate dan Asabri gate, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.

Ketujuh, mendesak agar Yasona Laoly untuk segera meletakkan jabatan dari Menkumham karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan Menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi.

Kedelapan, mendesak agar para pejabat dan elit partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa.

Hanya orang yang sudah tidak punya malu dan bermoral rendah serta cacat integritas yang masih terus bermuka badak untuk terus tampil menjadi pejabat publik maupun tokoh publik.

Kesembilan, di Jepang negara yang sama sekali tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung agungkan, pejabat pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa korupsi akan segera meletakkan jabatan dan bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi.

Kesepuluh, sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan anda anda sangat sering menuduh pihak lain anti Pancasila, maka pihaknya mennyatakan perbuatan korupsi anda tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pancasila dan bahkan menginjak injak Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat pemukul lawan politik dan membungkus perlaku koruptif yang dilakukan.



#Fpi #pa212 #gnpf #korupsi #megakorupsi #politik

Komentar Anda
Komentar