Hello,

Reader

Minta Keadilan, Pedagang Kopi Asal Jakarta Diduga Dikriminalisasi
Muarakarta Simatupang, SH/ ist
Minta Keadilan, Pedagang Kopi Asal Jakarta Diduga Dikriminalisasi

Jakarta, HanTer - Direktur PT Sari Opal Nutriton Benny Hermanto diduga menjadi korban kriminalisasi di Pengadilan Negeri Medan. Ia kini berstatus terdakwa dalam kasus jual beli kopi.

Kuasa hukum Benny Hermanto, Muara Karta  menegaskan, kliennya merupakan korban kriminalisasi. Sebab konstruksi hukumnya adalah bisnis jual beli kopi. Namun dipaksakan seolah sebuah tindak pidana.

“Klien saya dengan saksi korban (Suryo Pranoto) berteman dan sudah 20 tahun terjalin hubungan bisnis. Perkara ini murni hutang piutang, perkara perdata namun dikriminalisasi ke arah pidana,” kata Karta melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2020).

Karta berharap majelis Pengadilan Negeri Medan bisa lebih bijak dalam melihat fakta-fakta hukum pada persidangan lanjutan yang akan digelar Rabu (29/1) mendatang.

"Memang semua dibuat dalam perjanjian yang sangat jelas," ujar Karta

Karta mengatakan, dalam sidang berikutnya pihaknya akan membongkar seluruh permasalahan yang terjadi antara kliennya dengan Suryo Pranoto.

"Persoalan ini tidak akan berhenti atau stop sampai di sini saja. Apalagi Suryo Pranoto melaporkan klien saya dengan tuduhan pasal 378 dan 372 KUHP. Padahal sudah sangat jelas bahwa ada kriminalisasi dalam kasus hutang piutang dalam bisnis kopi ini," tegas  Karta.

Secara terpisah, Lektor Kepala di Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah (Univa) Medan 

Edy Murya mengatakan, peristiwa hukum perdata tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana, sebagaimana yang menjerat

Benny Hermanto. "Kasus perdata tidak bisa dipaksakan ke ranah pidana," ucap Edy.

Menurut Edy, apabila kasus tersebut diarahkan menjadi tindak pidana, maka kasusnya dinamakan penerapan hukum yang salah, sebab terkesan dipaksakan. 

Lalu menjadi pertanyaan berikutnya, apakah JPU bisa memenuhi unsur 378 dan 372 KUHP dalam tuntutannya? Jika tidak memenuhi unsur maka majelis hakim wajib menolak tuntutan JPU.

"Alasannya, karena perbuatan yang ada dari masing-masing pihak dilandasi dengan kesepakatan melalui perjanjian. Dan ini merupakan fakta hukum perdata murni," ungkap Edy.

Karenanya Edy berkeyakinan, hasil persidangan nantinya, majelis hakim PN Medan akan memutuskan perkara ini sebagai ranah hukum perdata. 

"Dengan demikian tuntutan dari JPU akan ditolak. Terdakwa menurut hukum juga harus dibebaskan dari segala tuntutan," pungkas Edy.
 



#Pedagang #Kopi #Muarakarta

Komentar Anda
Komentar