Hello,

Reader

Pengurus MUI Pusat Minta Hukum Berat Perusak Masjid di Minahasa 
Pengurus MUI Pusat Minta Hukum Berat Perusak Masjid di Minahasa 

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anton Tabah Digdoyo meminta pelaku pengrusakan masjid di Perumahan Griya Agape Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), dihukum berat. Apalagi saat ini sejumlah pelaku juga sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Dari kasus tersebut (perusakan masjid) mesti membuka mata pemerintah, siapa yang intoleran dan radikal. Karena selama ini selalu menuduh umat Islam (intoleran). Faktanya bagaimana? Siapa yang radikal siapa intoleran. Buktinya mereka merusak masjid yang sangat diperlukan umat Islam di tempat tersebut," ujar KH Anton Tabah yang dihubungi Harian Terbit, Kamis (30/1/2020). 

Mantan jenderal polisi ini menuturkan, selama ini adanya pengrusakan rumah karena buntunya komunikasi antar umat beragama. Oleh karena itu KH Anton mengaku selalu ditugasi MUI Pusat untuk menyelesaikan silang selisih rumah ibadah di berbagai daerah. 

KH Anton menyarankan untuk membangun komunikasi yang lebih intens lebih hidup antar umat beragama. Sehingga bisa terjalin harmonisasi dan kedamaian antar sesama umat beragama.

Apalagi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri yang mengatur pendirian rumah ibadah dengan tanda tangan minimal 60 orang warga sekitar juga tidak berlaku kaku. Karena jika memang di sekitar tempat tersebut belum ada rumah ibadah padahal sangat dibutuhkan oleh warga setempat maka dengan tanda tangan warga setempat bisa jadi bahan pertimbangan untuk mendirikan rumah ibadah.
 
"Kasus di Perum Agape Minahasa bisa difasilitasi oleh tokoh-tokoh di Minahasa dengan hasil yang terukur sebagaimana yang pernah saya lakukan ketika menangani kasus Masjid Tolikara Papua," jelasnya.

Saat menangani Masjid Tolikara Papua, sambung KH Anton, menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain, tokoh-tokoh umat Kristen setempat marah dan mengutuk keras perusakan masjid tersebut. Para tokoh juga meminta agar pemda segera menerbitkan ijin pendirian masjid tersebut karena sangat diperlukan umat Islam. Selain itu, para tokoh juga mengganti rugi kerusakan dan akan bantu kelancaran pembangunan masjid. 

"Alhamdulillah tidak sampai sebulan Tolikara sudah punya masjid lagi dan lebih bagus lebih strategis," paparnya.

Terkait kasus perusakan masjid di Minahasa, lanjut KH Anton, sudah mendengar bahwa tokoh-tokoh di Minahasa juga sudah sepakat untuk mengganti rugi dan membantu kelancaran pendirian masjid tersebut. Sementara terhadap pelaku perusakan diserahkan yang berwajib yang kini sudah beberapa pelaku yang ditangkap untuk menjalani proses hukum.

"Semua warga negara Indonesia tanpa kecuali wajib melancarkan ibadah sesama WNI karena ini amanah UUD45 dan Pancasila. Jangan hanya berteriak "saya Pancasila" tapi nihil dari sifat-sifat ke 5 sila yang ada di Pancasila," paparnya.

Balai Pertemuan

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast mengatakan peristiwa perusakan rumah ibadah di Perumahan Griya Agape Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Sulut, memang benar terjadi. Namun, yang dirusak bukanlah mushala atau masjid.

"Bukan perusakan masjid atau mushala. Itu perusakan balai pertemuan. Itu sebenarnya balai pertemuan umat muslim di Perum Griya Agape, Desa Tumalunto, Kauditan, Minahasa Utara," kata Jules ketika dikonfirmasi, Kamis (30/1/2020).

Jules menuturkan, perusakan terhadap balai pertemuan itu terjadi Rabu (29/1/2020), sekitar pukul 18.20 WITA Awal kejadian, warga sekitar mendatangi balai pertemuan itu untuk menanyakan perizinan sebagai tempat ibadah. Namun dari warga yang ada di balai pertemuan tersebut terjadi perdebatan dan tidak bisa menunjukkan perizinan karena memang belum ada izin menjadi tempat ibadah, karena itu memang bukan diperuntukan tempat ibadah.

Perdebatan antara warga dan pengurus balai menghangat hingga akhirnya terjadi perusakan. Setelah perusakan, lalu digelar rapat antara Forkompimda Minahasa Utara dan Sulut. Hasil pertemuan di antaranya, surat perizinan tempat pertemuan menjadi tempat ibadah akan dilakukan pengurusan secara resmi, diproses oleh Pemkab Minahasa Utara.

"Sudah ada seorang warga yang diduga provokator dan melakukan perusakan. Setelah cukup bukti dan lain-lain, kita akan memproses juga pelaku lainnya. Proses itu kami lakukan. Kita tidak melihat itu tempat apa, tapi intinya terjadi perusakan diduga pelakunya lebih dari satu, tersangka lain akan dilakukan upaya penangkapan jika sudah bukti. Kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu provokasi yang berkembang. Sampai saat ini situasi kondusif," ujarnya.



#Masjid #minahasa #manado

Komentar Anda
Komentar