Hello,

Reader

AHN Duga Kartel Kendalikan Harga Bawang Putih,  RIPH Kementan Dipertanyakan 
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN), Anton Muslim Arbi
AHN Duga Kartel Kendalikan Harga Bawang Putih,  RIPH Kementan Dipertanyakan 

Jakarta, HanTer – Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN), Anton Muslim Arbi, menduga merangkaknya kenaikan harga bawang putih di pasar tradisional di Indonesia bagian dari permainan mafia kartel.

Anton curiga ada mafia bawang yang sengaja menahan atau melarang Dirjen di Kementan untuk memberikan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) kepada importir-importir agar para mafia ini bisa mengatur harga pasar, jadinya harga bawang putih sekarang tinggi.

Kenaikan harga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia saat ini sudah diatas Rp 50 ribu/kg. Namun pemerintah terkesan membiarkan dan menganggap harga tersebut normal.

“Ada apa ini, kok saat sidak ke pasar senen dan mendapatkan laporan harga bawang putih limapuluh ribu per kilo gramnya, menteri bilang ke wartawan harganya hanya naik dikit dan masih dianggap wajar atau normal,” tanya Anton, Selasa (4/3/2020).

Seharusnya Menteri Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera menyelidiki. Bila tidak mampu mengungkap mafia bawang, sebaiknya pemerintah dan Satgas Pangan segera turun lapangan dan periksa gudang-gudang untuk mencegah praktek penimbunan oleh importir nakal.

“Kan jelas dalam aturan hukum apabila ditemukan pelaku usaha nimbun barang kebutuhan pokok bisa dipidana penjara,” ujar Anton.”Biar terungkap siapa yang menjadi kartel bawang putih.”

Anton bahkan meminta Presiden Jokowi agar mengganti menteri yang tidak bisa mengendalikan harga bawang putih, sebab 300 juta warga Indonesia memerlukan komoditi ini. “Ganti aja menteri pertanian sama yang baru, karena sejak menteri yang baru masalah bawang putih mulai bergejolak lagi dan aturannya makin nggak jelas,” kata Anton.

Kendati menteri baru, cerita Anton tapi kan ada kemungkinan di lingkungan Kementerian Pertanian sendiri tetap ada oknum pejabat dan karyawan masih memiliki hubungan dengan para pelaku kartel bawang putih yang nakal, maka mafia bawang putih akan terus bisa bermain.

Kesan Anton, kartel bermain dengan memanfaatkan isu virus corona. Padahal virus ini baru ramai beberapa hari ini saja. Sedangkan puluhan importir sejak November 2019 sudah mengajukan aplikasi ke Dirjen Kementan agar memperoleh RIPH, tetapi sudah lebih dari dua bulan tidak ada yang dirilis, padahal sebagian besar sudah melakukan wajib tanam yang diatur dalam peraturan Permentan lama.

Berdasarkan Permentan 39 Pasal 19 Ayat 1, Dirjen Hortikultura setelah menerima permohonan RIPH, diberikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Namun permohonan RIPH sudah dilakukan sejak November 2019, dan per 4 Februari 2020 (setelah 2 bulan lebih), Dirjen Hortikultura tetap tidak menerbitkan RIPH satu pun.

Kebijakan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mau menahan penerbitan RIPH bawang putih. Dengan terus ditunda nya RIPH, mereka bisa terus menaikan harga bawang putih di Indonesia, dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, modal impor Rp. 20 ribu/kg, dijual di pasar Rp 50 ribu/kg, keuntungan nya Rp30 ribu/kg. 

Bila dikalikan kebutuhan konsumsi sebesar 40 ribu ton per bulan, maka keuntungan Kartel Bawang Putih ini bisa mencapai Rp. 1,2 Trilyun per bulan nya. “Keuntungan yang sangat luar biasa dan di akomodir dengan terus ditunda nya RIPH oleh Dirjen Hortikultura di Kementerian Pertanian,” kata Anton. “Dan kalo harga nya naik lebih tinggi lagi ke Rp 60 ribu atau 70 ribu, yah lebih luar biasa lagi untung nya.”

Dia berharap Kementerian tidak boleh dipermainkan oleh kartel, karena sekarang ini seakan-akan dikendalikan, terlihat dari permohonan RIPH yang sudah masuk tapi Dirjen tidak mengeluarkan, pasti pada curiga. “Ini pernah dibuktikan saat Mentan dijabat Pak Arman, Komisi VI mengungkap staf menteri bermain dengan mafia bawang dan langsung dipecatin,” kata Anton.

Kalau memang Kementan tidak dikendalikan oleh mafia sebaiknya segera keluarkan RIPH. Apalagi menurut Kementan stok tinggal 60 ribu ton, jumlah itu sedikit sekali hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 6 minggu. Sedangkan proses pengiriman dari Cina sampai ke Indonesia membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk proses distribusi.

Dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan ini, Dirjen Hortikultura yang memiliki wewenang mengeluarkan RIPH harusnya mengeluarkan rekomendasi, bukan malah sebaliknya menahan permohonan dan memanfaatkan momen virus corona mewabah, sehingga impor bawang dihentikan sementara dan secara sengaja atau tidak, telah mengakomodir mafia mainkan harga bawang putih. 


#AntoMuslimArbi #BawangPutih

Komentar Anda
Komentar