Hello,

Reader

Fakultas Hukum UNAS Gelar Seminar Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia
Fakultas Hukum UNAS Gelar Seminar Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia

Jakarta, HanTer - Terjadi berbagai tanggapan dan penafsiran di masyarakat pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materil UU No.42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Di antara beragam tanggapan tersebut yakni kreditur atau pemberi pinjaman dianggap tidak dapat secara langsung mengambil dan menjual barang yang menjadi jaminan fidusia, namun harus terlebih dahulu menempuh proses pengadilan.

 

Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai dampak, seperti sebagian konsumen enggan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek fidusia kepada pihak pemberi pinjaman, meskipun sudah diberi peringatan karena keterlambatannya dalam membayar angsuran. Disisi lain pihak kreditur baik bank, perusahaan pembiayaan atau leasing lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman sehingga dikhawatirkan berdampak masyarakat menjadi lebih sulit mendapatkan pinjaman.

 

Demikian hasil Seminar Nasional bertema "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019" yang digelar Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Seminar menghadirkan narasumber dari praktisi hukum yakni Dr Ahmad Budi Cahyono, SH, MH, Lucas Prakoso, SH, MHum, Suwandi Wiratno, Bsc, MBA dan Dr Udin Nursudin, SH, MHum serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

 

Dalam seminar yang dihadiri ratusan pengunjung ini dipaparkan bahwa jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut parate executie.

 

Selain jaminan fidusia juga terdapat bentuk jaminan khusus kebendaan lainnya, antara lain gadai dan hak tanggungan. Berbeda dengan jaminan fidusia, terhadap jaminan gadai dan hak tanggungan tidak diperlukan tindakan penguasaan atas objek jaminan setelah debitur cidera janji. Dalam gadai barang jaminan sejak awal sudah ada di tangan kreditur, begitu pula dalam hak tanggungan dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, penjualan tanah dan bangunan bisa dilakukan secara langsung.

 

Pihak kreditur memiliki opsi untuk menuntut pengosongan tanah dan bangunan sebelum atau sesudah dilakukannya penjualan objek hak tanggungan. Sementara dalam fidusia tindakan penguasaan perlu dilakukan untuk dapat dilakukan penjualan melalui pelelangan umum. Dengan adanya putusan MK yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam parate executie jaminan fidusia.

 

MK yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah melakukan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan telah memutuskan bahwa: Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

 

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara penerima Fidusia tidak mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi ditentukan secara sepihak oleh kreditur dan bukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

 

Dalam jaminan fidusia tetap melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap memiliki kewenangan penuh untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), sepanjang debitur telah cidera janji dan tidak ada keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

 

Dengan demikian Cidera janji dan tidak ada keberatan menyerahkan adalah 2 (dua) faktor penting dalam eksekusi jaminan fidusia. Terhadap cidera janji tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang oleh kreditur, namun harus mengacu pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal debitur merasa telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maka kreditur tidak bisa memaksakan untuk melakukan eksekusi, kreditur harus menempuh upaya hukum untuk membuktikan debitur cidera janji.

 

Hal ini untuk menjaga keseimbangan posisi hukum antara pemberi jaminan fidusia atau debitur dan kreditur, serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi yang dapat berakibat pada tindakan kekerasan dan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menyebutkan apabila debitur telah mengakui cidera janji maka tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia kepada kreditur.



#Unas #pinjaman #fidusia #collector

Komentar Anda
Komentar