Hello,

Reader

Harun Masiku Belum Ditangkap, Ada Apa?
Harun Masiku Belum Ditangkap, Ada Apa?

Jakarta, HanTer - Sejak ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKP dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron sejak 29 Januari 2020, politisi PDIP Harun Masiku masih belum ditangkap. Sejumlah pihak mempertanyakan, ada apa, kenapa belum ditangkap?

Pengamat politik S Indro Tjahyono mengatakan, kita tidak perlu mencemooh ke sana kemari terkait raibnya Harun Masiku (HM). Barangkali tidak perlu mencaci maki lagi tentang kecurangan dan orang yang ikut-ikut membantu kejahatannya. Marilah kita tinjau secara hukum formal dan bagaimana hukum ditegakkan di negeri ini.

Menurutnya, kesalahan yang paling utama adalah membiarkan jabatan Menteri Hukum dan HAM dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan untuk partai politik (parpol). Seharusnya ada jabatan-jabatan eksekutif yang tidak boleh dijadikan rayahan politis, karena perlu dijaga netralitasnya sebagai lembaga yang melayani tegaknya hak dasar warganegara. 

“Kalau bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, komunikasi dan informasi, agama, keamanan, dan pertahanan dikuasai parpol, maka negeri ini akan runyam,” papar Indro kepada Harian Terbit, Minggu (9/2/2020).

Indro mengemukakan, hilangnya HM yang notabene anggota parpol dan Menkummham yang berasal dari parpol yang sama membuktikan hal itu. Penegakan hukum jadi mandul. Apalagi jika aparat kepolisian juga berada pada pihak yang sama. 

Tidak dapat dibayangkan, lanjut aktivis 77/78 ini, seorang yang diindikasikan terlibat dalam kejahatan; nama, alamat, dan alamat kantornya jelas; diberitakan pergi ke luar negeri. Setelah pulang pun lewat pintu keimigrasian resmi, tapi tidak ditangkap. Kecanggihan teknologi di kepolisian dan KPK yang dibeli miliaran rupiah uang rakyat rasanya mubazir.

Kejanggalan lain, kata aktivis LSM ini, adalah adanya perlakuan hukum yang tidak sama. Mengapa para pesakitan lainnya yang lari ke luar negeri bisa dikejar sampai Amerika Latin, Cina, Singapura, dan Australia? Sedangkan yang sudah berada di tanah air dibiarkan hilang ditelan bumi.

“Ini membuka mata kita bahwa hukum masih dikuasai oleh kekuatan politik bawah tanah seperti masa Orde Baru. Hukum bukan alat untuk menegakkan keadilan bagi rakyat. Namun hukum masih menjadi alat kekuasaan untuk menindas rakyat,” paparnya.

BIN Harus Bantu

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief meminta Badan Intelijen Negara (BIN) turut membantu KPK memburu tersangka kasus suap yang merupakan eks caleg PDIP Harun Masiku.

"Saatnya Badan Intelijen Negara membantu KPK dan Polri menangkap buronan Harun Masiku. Saatnya BIN menjawab desas-desus di rakyat selama ini bahwa aparat intelijen tidak netral dan berada di belakang partai tertentu saja. Ini saatnya,"kata Andi melalui Twitter, Jumat (7/2). 


#KPU #suap #pdip #harunmasiku

Komentar Anda
Komentar