Hello,

Reader

Sudah Sebulan Lebih Jadi Buronan; Beri Info Keberadaan Harun Dapat Hadiah iPhone 11
Sudah Sebulan Lebih Jadi Buronan; Beri Info Keberadaan Harun Dapat Hadiah iPhone 11

Sudah satu bulan lebih Harun Masiku menjadi buronan, hingga kini belum juga ditangkap. Terkait hal ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal memberikan hadiah iPhone 11 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Harun Masiku, yang terjerat kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Saat ini Nurhadi dan Harun Masiku telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan yang dikeluarkam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan daftar pencarian orang (DPO) atas Harun Masiku dan Nurhadi. Namun hingga saat ini belum diketemukan dan belum bisa ditangkap," kata Ketua MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Nurhadi dijadikan tersangka dalam kasus korupsi Rp 46 miliar saat Nurhadi jadi Sekretaris MA. Adapun Harun masuk DPO dalam kasus suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain Harun dan Wahyu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful, pihak swasta.

"MAKI akan memberikan hadiah HP iPhone 11 bagi siapa pun yang mampu memberikan informasi keberadaan Harun Masiku atau Nurhadi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menangkap Harun Masiku atau Nurhadi oleh KPK," ujarnya.

Boyamin memraparkan, informasi terhadap kedua tersangka itu dapat diberikan langsung kepada KPK atau kepolisian setempat. Bisa juga diinformasikan kepada MAKI lewat nomor HP 081218637589. Hadiah dua HP iPhone berlaku masing-masing hingga Harun Masiku atau Nurhadi ditangkap.

"Hadiah tersebut berlaku selamanya dan tidak terbatas, termasuk informasi yang berasal dari aparat penegak hukum dan wartawan," cetus Boyamin.

Hadiah Rp10 Juta

Pada November 2017, MAKI juga mengadakan sayembara dengan hadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi valid tentang keberadaan Setya Novanto. Kala itu, seseorang menunjukkan keberadaan Setya Novanto dan berhak mendapatkan hadiah Rp 10 juta.

"Tapi karena informannya tidak bersedia menerima hadiah, uang Rp 10 juta diberikan ke panti asuhan," ucap Boyamin.

Terpisah, Maqdir Ismail, kuasa hukum Nurhadi mengatakan, KPK berlebihan memasukkan kliennya ke dalam DPO. "Menurut hemat saya itu tindakan berlebihan. Tak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir saat dikonfirmasi Jumat (14/2/2020).

Maqdir mengatakan, sebaiknya KPK menunda pemanggilan sebab kubunya masih mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi, klaim Maqdir, mereka telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemanggilan kepada KPK.


#KPK #suap #pdip #kpu #caleg #dpr.harunmasiku

Komentar Anda
Komentar