Hello,

Reader

Jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diundangkan, KSBSI Siap Bentrok

Jakarta, HanTer - Ribuan buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) siap turun ke jalan untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Para buruh pun siap chaos atau bentrok jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan menjadi UU. 

Aksi para buruh KSBSI tersebut akan digelar dari tanggal 2 Maret hingga puncaknya 11 Maret 2020 yang bertepatan dengan peringatan Super Semar (Surat Perintah 11 Maret).

"Aksi akan digelar di 15 propinsi untuk melakukan perlawanan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kami menyebutnya Omnibus Law Petaka karena RUU itu tidak ada keberpihakan ke buruh," ujat Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban saat jumpa pers di kantornya, Rabu (19/2/2020).

Rosita mengaku, buruh KSBSI memang pendukung dan relawan Jokowi. Namun ketika ada kebijakan yang tidak menguntungkan maka buruh akan bersikap. Apalagi anggota KSBSI di seluruh Indonesia mencapai 662 ribu dari 10 federasi seperti kontruksi, perbankan, metal, garmen dan makakan yang jika nasibnya tidak menentu dan justru membahayakan maka dipastikan akan bergerak untuk menuntut.

"RUU Omnibus Law Petaka ini membahayakan keluarga kita, menantu, anak-anak kita dan masa depan bangsa. Sekarang saja pengangguran 7 juta dan setiap tahun bertambah 2,8 juta. Jika RUU Omnibus Law Petaka hanya membuka investor tanpa mempedulikan nasib buruh maka bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan raktyat dimana setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak termasuk kelangsungan kerja dan jaminan upah untuk hidup layak," tandasnya.

Elly pun menyebut, dengan adanya RUU Omnibus Law Petaka maka buruh KSBSI sangat dikecewakan oleh pemerintahan Jokowi. Apalagi saat berkampanye Pilpres 2019, Jokowi tidak sama sekali menyinggung tentang RUU Omnibus Law Petaka. Oleh karena itu Elly pun menyebut pemerintah Jokowi telah membohongi buruh. Padahal buruh yang mendukung Jokowi untuk duduk kembali menjadi Presiden RI.

"Saya mencintai pemerintah Indonesia, tapi untuk kali ini saya sangat kecewa dengan cara mereka tidak memperhitungkan serikat buruh dalam hal undang-undang hak cipta kerja," paparnya.

Lebih lanjut Elly mengatakan, selama ini pemerintah telah zolim pada pekerja/buruh, maka KSBSI ke depan bakal melawan. Sikap buruh melawan RUU Omnibus Law karena prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan tersebut telah dilanggar oleh pemerintah. Aksi buruh melawan RUU Omnibus Law pun akan dikampanyekan secara nasional. Saat ini buruh KSBSI pun menyatakan keluar dari tim yang dibentuk oleh Kemenko Bidang Perekenomian.

"Kami menarik utusan KSBSI dari tim yang telah dibentuk oleh Kemenko Bidang Perekenomian sebagaimana yang tercantum dalam Kepmenko Bidang Perekonomian No. 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja," paparnya.

Sekjen KSBSI, Dedi Hardianto mengatakan, sistem outsourcing yang masuk di RUU Omnibus Law Petaka  adalah perbudakan di era digitalisasi. Karena buruh yang masuk sistem outsourcing akan membuat hubungan kerja tidak ada. Selain itu dalam RUU Omnibus Law juga ada aturan terkait orang yang bekerja dengan satuan waktu. Jika RUU Omnibus Law Petaka disahkan maka akan membuat orang yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin.

"Buruh akan terjerembab ke jurang kemiskinan jika sistem kerja satuan waktu diberlakukan. RUU Omnibus Law Petakan juga akan membuat tidak ada kenyamanan dan kebebasan berekreasi untuk para buruh ketika bekerja." tandasnya. 

Dedi kesempatan ini Dedi pun meminta Presiden Jokowi untuk memecat Airlangga Hartarto dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Alasannya Airlangga Hartarto telah melakukan kebohongan publik dengan ikut campur mengatur UU Tenaga Kerja. Padahal UU Tenaga Kerja domain  Kementerian Tenaga Kerja bukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

"Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian sudah melakukan kebohongan publik. Kami minta Jokowi pecat Airlangga Hartanto dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," tegasnya. 


#Ribuan #Buruh #Tolak #RUU #Omnibus #Law #Cipta #Kerja

Komentar Anda
Komentar