Hello,

Reader

Kepala Daerah Dituntut Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduk
Kepala Daerah Dituntut Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduk

Jakarta, HanTer  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendorong kepala daerah untuk menyediakan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Namun, potensi demografi dan geografi saja belum cukup menjadikan Indonesia negara yang kaya.

"Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah menjadi satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik," kata Tito saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 yang bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa, (25/02/2020).

Menurut Tito, banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca. Padahal minat baca adalah hal penting sebagai salah satu langkah untuk menentukan arah dan keberhasilan bangsa. Oleh karena itu Tito juga menekankan agar Kepala Daerah peduli untuk membuka akses literasi dan kebutuhan bahan bacaan bagi penduduknya.

“Sudah banyak penelitian internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm, semacam wake up call. Meski terakhir, world culture indeks menampilkan update terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah, ini harus ada kerjasama semua pihak termasuk kepala daerah,” tegasnya.

Tito memaparkan, dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional melansir bahwa minat baca di Indonesia bukan dilatarbelakangi oleh bahan bacaan yang kurang, tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan, apalagi mayoritas penduduk tinggal di daerah pelosok, terpencil.

"Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," jelasnya.

Tito menegaskan, pengetahuan menjadi sangat penting untuk memunculkan sumber daya yang unggul. Selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih. Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat.


Budaya Baca Rendah

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, perhatian khusus Pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul perlu dilihat secara serius. Pasalnya dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan akses buku bacaan di perpustakaan sebagai jantung pendidikan.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah, sebaliknya ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan askes bacaan di setiap daerah. "Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama," paparnya.

Kehadiran Mendagri Tito Karnavian sebagai pembicara kunci, sambung Syarif, adalah untuk meyakinkan seluruh pemerintah daerah agar punya kesadaran menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan penduduknya. Oleh karena itu upaya memasukkan perpustakaan sebagai urusan wajib yang diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mencipatakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

"Tidak ada guru tentang kedaerahan, tapi banyak buku yang menginformasikan asal usul, adat istiadat. Ini bisa dikelola oleh daerah. Daerah harus benar-benar tumbuhkan literasi," jelasnya.



#Mendagri #Soal #Buku #Bacaan #Warga #di #Daerah

Komentar Anda
Komentar