Hello,

Reader

Kepala Satpol PP Tangsel Dinilai Tebang Pilih
Penertiban reklame di Tangsel dinilai tebang pilih
Kepala Satpol PP Tangsel Dinilai Tebang Pilih

Tangsel, HanTer - Salah satu instrumen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menegakkan Perda atau Perkada adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga perlindungan masyarakat. 

Tentu tugas tersebut harus dijalankan dengan semangat menjalankan tugas profesional dan tidak berafiliasi dengan kepentingan kelompok manapun, karena jika merujuk pada aturan seperti PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif.

"Namun pada faktanya Kepala Satpol PP Kota Tangsel tidak patuh terhadap aturan tersebut, bahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya justru abai dengan pelanggaran yang benar-benar ada, serta malah mengurusi persoalan yang populis tapi tidak substansi. Seperti pahlawan kesiangan," ujar Aktivis Anti Korupsi, 
Suhendar dalam keterangannya, Kamis (27/2/2020).

Suhendar menuturkan, sama-sama diketahui banyaknya spanduk, baliho dan reklame promosi milik perusahaan swasta di Tangsel yang jelas tidak berijin namun tidak dibongkar dan ditertibkan. Termasuk juga spanduk, baliho dan reklame promosi calon walikota dari lingkaran Pemerintah Kota Tangsel seperti Sekda Muhammad, Wakil Walikota Benyamin Davnie serta yang lainnya, yang beberapa di antaranya terang benderang juga tidak berizin serta mengganggu keindahan kota. 

"Asumsinya sederhana, jika memang ada izin, tunjukan dan buktikan kepada masyarakat bahwa spanduk, baliho dan reklame milik Sekda Muhammad, Wakil Walikota Benyamin Davni dan lainnya memiliki izin?, jika tidak mau, tidak bisa atau tidak dapat menunjukan dan membuktikan, berarti memang tidak berizin, maka semestinya dibongkar dan ditertibkan juga, jangan diam atau pura-pura tidak tahu," tandas Suhendar yang juga dosen di Universitas Pamulang (Unpam) ini.

Jika objektif, sambung Suhendar, maka Kepala Satpol PP Tangsel berani membuka diri kepada masyarakat, apakah spanduk, baliho dan reklame tersebut memiliki izin atau tidak. Jika tidak dilakukan, maka jelas Kepala Satpol PP Tangsel tebang pilih dan menjadi alat politik.

Selain itu, patut diduga ada oknum yang bermain untuk meraup keuntungan pribadi atas banyaknya baliho bodong yang bertebaran di Kota ini, karena justru apa yang dilakukan Satpol PP Tangsel yang hanya membongkar dan menertibkan sebagian tapi tidak keseluruhan, jelas memperkuat dan menjawab dugaan itu.

"Terutama spanduk, baliho dan reklame komersil milik perusahaan yang tersebar dan terpasang hampir disetiap ruas jalan, yang jelas tidak berizin dan menggangu keindahan kota, tapi tidak dibongkar dan tidak ditertibakan oleh Satpol PP Kota Tangsel, ada apa ini?," tanyanya.

"Apa karena mereka ada setoran?, atau karena punya orang kuat, atau apa?? Jika begini, jelas Kepala Satpol PP Kota Tangsel menunjukan sikap yang plintat plintut, diskriminatif dan tidak adil," imbuhnya. 



#SatpolPP #Tangsel

Komentar Anda
Komentar