Hello,

Reader

ProDem Terus Perjuangkan Nasib Petani Plasma KRSS yang Tengah Berkonflik dengan PT CLS
Ilustrasi kebun plasma petani sawit
ProDem Terus Perjuangkan Nasib Petani Plasma KRSS yang Tengah Berkonflik dengan PT CLS

Jakarta, HanTer - Ketua Majelis Pro Demokrasi (ProDEM), Syafti Hidayat menegaskan, seharusnya tidak boleh ada kriminalisasi terhadap para petani.

“PT CLS seharusnya tidak mengkriminalisasi pemimpin Koperasi Petani plasma yang sedang memperjuangkan hah-haknya. Kami dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) siap membela dan membantu secara hukum. ProDEM akan menyiapkan bantuan hukum kepada Petani Plasma Koperasi Rimau Sawit Sejahtera," ungkap Syafti Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Perlu diketahui, perwakilan para Petani Plasma Koperasi Rimau Sawit Sejahtera (KRSS) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Ketua Parjio beserta Sekretaris Imam Mustakim yang bermitra dengan PT CLS mengadukan nasibnya ke Presiden, Kepala Staf Presiden (KSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi IV dan VI DPR RI.

“Kami memberanikan diri mengadu dikarenakan penyelesaian tingkat bipartit maupun tripartit, sejak Maret 2019 menemui jalan buntu karena perusahaan tidak mau diajak berunding. Petani plasma merasa dirugikan hingga Rp143 miliar meliputi, kerugian akibat investasi Pembangun dan kebun ganda 1.371.86 hektar 72 juta hektar (ha) kapitalisasi dari Bank Mandiri Tbk, yang sebelumnya sudah dibiayai melalui Bank BPD Sumsel dan kerugian lainya senilai Rp45 miliar lebih. Diperlakukan tidak adil dan tidak transparan. Perusahaan tidak pernah memberikan bukti pungut PPh Pasal 22 sejak tahun 2012 seluruh biaya pengelolaan kebun, ditetapkan sepihak nominalnya menurut perusahaan sehingga biaya yang terlalu tinggi dan tidak semestinya plasma tidak diberikan hak mengoreksi,” beber Parjio kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Maret 2020.

“Bahkan ketua kami diinterpensi dan dikriminalisasi oleh PT CLS disaat petani plasma menanyakan hak-haknya yang semestinya diterima, dengan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Polda Sumatera Selatan dan sekarang sudah tahap SPDP Kejaksaan,” ungkap Imam Mustakim.

Kemudian Parjio menegaskan, sementara itu para petani plasma telah memenuhi seluruh kewajibanya menyerahkan lahan untuk kebun plasma 2.313 ha. Memberikan sebagian lahan hak miliknya  kepada PT CLS untuk lahan Inti.

Melakukan Perjanjian Kredit pertama dengan Bank BPD SUMSEL BABEL senilai Rp42.9 miliar untuk biaya pembangunan kebun plasma 1.371.86 hektar, tapi berdasarkan pemeriksaan Disbun hanya tertanam 181 ha. Melakukan perjanjian kredit investasi ke dua dengan Bank Mandiri senilai Rp166.6 miliar untuk pembangunan kebun plasma seluas 2.313 ha, semestinya kredit di Bank Mandiri hanya untuk pembangunan kebun plasma seluas 942 ha karena yang 1.371.86 ha sudah dibiayai melalui Bank BPD Sumsel dan tahun 2009 sudah dinyatakan planted Bank BPD Sumsel maupun PT CLS.Menyerahkan sertifikat sebagai agunan.Menyerahkan Manajemen Fee 5% dari total investasi pembangunan kebun plasma.  Menjual seluruh produksi TBS ke PT CLS.

Sebelumnya, Parjio membeberkan, “Kami petani plasma yang ada di Koperasi Rimau Sawit sejahtera Meminta PT CLS wajib menghentikan segala bentuk intimidasi, dan tidak akan intervensi lagi kepada Pengurus Koperasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. PT CLS terlebih dahulu membayar seluruh ganti kerugian petani plasma dan Pengurus Koperasi. Dilakukan verifikasi luas dan penilaian fisik kebun plasma. Pengelolaan kebun plasma oleh PT CLS wajib dilakukan secara transparan dan berkeadilan melalui penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kebun dilakukan besama-sama dengan menguraikan proyeksi produksi, anggaran biaya untuk panen, pupuk, pruning dan lain-lain, juga nominal yang akan diterima petani plasma setelah dikurangi seluruh kewajiban. Merevisi seluruh perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan dan yang merugikan petani plasma. Apabila PT CLS tidak mau memenuhi syarat tersebut, dilakukan pemutusan hubungan kerja sama dan kebun dikelola mandiri,” kata Parjio, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta 27 Februari 2020.

 



#PetaniPlasma #PetaniSawit

Komentar Anda
Komentar