Hello,

Reader

Menunggu Nyali Erick Thohir Libas Mafia Beras
Menunggu Nyali Erick Thohir Libas Mafia Beras

Jakarta, HanTer - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, perdagangan beras tidak boleh dimafiakan.Pernyataan Erick ini diapresiasi sejumlah kalangan.

Namun, kata Wasekjend Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Sya'roni Erick Tohir jangan hanya membuat statemen belaka soal mafia beras. Harus ada gerakan nyata dari Erick Tohi, karena sebagai menteri, dia bisa memberantas mafia beras yang sangat meresahkan masyarakat

"Jika hanya berwacana sejatinya Erick hanya basa-basi untuk mensejahterakan rakyat dan petani.  Erick tinggal lapor penegak hukum maka para mafia tersebut akan digulung," ujarnya.

Sya'roni menegaskan, tidak butuh waktu lama untuk berantas mafia beras. Yang terpenting jika pemerintah serius maka bisa dalam tempo secepat-cepatnya mafia beras bisa disikat. Apalagi pemerintah juga pasti tahu siapa-siapa saja pelaku mafia beras itu. Sehingga membuat harga beras mahal dan langka.

"Beras mahal itu karena permainan mafia yang ambil untung gede. Bila mafia diberantas maka harga beras akan turun. Petani untung, rakyat juga untung," jelasnya.

Bikin Pusing

Sementara itu, pengamat pangan Ir Nur Ja'far Marpaung mengatakan, menghadapi mafia beras memang membuat pemerintahan di Indonesia yang silih berganti selalu pusing. Sebab, harga beras yang dipermainkan mafia beras selalu gagal diatasi pemerintah. Setiap kali pemerintah melakukan operasi pasar (OP) beras agar harga beras turun, efeknya hanya sementara. 

"Menghadapi mafia beras, kayak minum obat sakit kepala, hilang sebentar, tapi nanti kambuh lagi," ujar Ir Nur Ja'far Marpaung kepada Harian Terbit, Rabu (4/3/2020).

Nur Ja'far menuturkan, eksisnya mafia beras tidak bisa terlepas dengan sistem penegakan hukum yang rapuh. Oleh karena itu sulit rasanya pemberantasan mafia beras ataupun mafia lainnya jika penegakan hukum lemah dan tidak ada wibawanya. Jangan sampai penegakan hukum seperti pisau "tajam ke bawah dan tumpul ke atas". 

"Alternatif yang harus dilakukan perlunya penegakan hukum yang tegas kepada pelaku mafia beras, dan penegasan sistem pola perdagangan dengan aturan yang jelas," tandasnya.

Selain itu, sambung Nur Ja'far, harus ada upaya pembersihan oknum pejabat pemerintah yang diduga ikut berperan aktif terhadap realisasi beras kepada penjual. Selain itu tingkatkan juga pengawasan yang melibatkan, LSM, Kepolisian dan media massa, baik itu stekholder yang ada juga masyarakat umum. Sehingga beras yang menjadi makanan pokok bisa dinikmati masyarakat.

"Karena sekarang ini sulit membedakan mana mafia dan mana pemerintah juga penegak hukum," jelasnya.

Ketua Dewan Penasehat Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Mohamad Jokay menegaskan, negara melalui Bulog harus memutus mata rantai mafia di perdagangan beras. Setelah terputus maka Bulog harus memperketat pengawasan mulai dari pembelian gabah hingga memasarkan beras. Memutus mata rantai mafia itu sangat mudah. Karena SDM di Bulog sangat memadai.

"Maksimal 3 tahun, sudah bersih dari mafia beras. Itu dengan jaminan jika pemerintah khususnya Bulog punya itikad niat baik memberantas mafia," tegasnya.



#Mafiaberas #bumn #erickthohir #bulog

Komentar Anda
Komentar