Hello,

Reader

Menelisik Agenda Strategis Umat Pasca Kongres
Menelisik Agenda Strategis Umat Pasca Kongres

Oleh: Mahrus Ali, Delegasi Kongres dari Pengurus Pusat Ikatan Persaudaran Haji Indonesia

 

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII baru selesai dihelat akhir pekan lalu (Jumat malam, 28/02/2020). Acara yang dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan ditutup Menteri Agama Fahrur Rozi itu menghasilkan rekomendasi dan Deklarasi Bangka Belitung yang mengejutkan, antara lain meminta pemerintah membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan menolak keras Omnibus Law.  Dua-duanya adalah ‘pegangan’ pemerintah yang sedang berkuasa. Namun di luar itu, KUII VII sesungguhnya secara serius membahas agenda strategis umat sebagai ikhtiar menuju NKRI yang maju, adil dan beradab.

 

KUII VII digelar di Pangkal Pinang Bangka Belitung tanggal 26-29 Pebruari 2020. Berdasarkan data QR panitia saat pembukaan dihadiri 1.176 peserta, selama acara diikuti 842 peserta aktif  dalam 12 kali sidang pleno kemudian membelah dalam 8 komisi. Panitia mendatangkan 37 nara sumber terdiri dari menteri, akademisi, pakar, ulama, praktisi media dan politisi. Peserta kongres antara lain utusan Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi Islam, Kanwil Kemenag, pesantren, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan Islam se-Indonesia. Forum lima tahunan ini membahas agenda strategis umat dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, hukum, islam wasathiyah, media, philantropi islam dan rekomendasi.   

 

Peta Masalah

Hampir semua nara sumber dalam KUII VII menyebut potensi besar umat Islam di tanah air, namun dalam waktu bersamaan juga menyatakan, umat Islam sejauh ini masih menjadi ‘buih’ yang tampak banyak tetapi bukan arus juga bukan gelombang yang menentukan arah kemajuan. Dalam forum ke forum ditemukan kesamaan pandangan bahwa itu semua karena masalah kesenjangan antara faktor demografis dan peran strategis umat di pentas nasional tidak teratasi secara tuntas. Indikator kuantitatif umat tidak sebanding dengan indikator kualitatif, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik.

 

Data terkini menyebut, angka demografis umat sekitar 88% dari total penduduk Indonesia tidak menjelma dalam angka riil penguasaan umat akan aset nasional  yang diperkirakan di bawah 20%. Sementara ada 1% penduduk dengan afiliasi agama dan etnik lain menguasai aset nasional lebih dari 60%. Kenyataan ini sungguh menampar, terdapat pardoks bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan pernah menguasai sentra-sentra ekonomi di pusat-pusat pelabuhan namun kini bahkan terempas ke pinggir arena.  Daerah di sekitar pelabuhan se-Nusantara tinggal menyisakan bukti sosiologis masyarakat Islam tetapi tidak dengan kekuatan ekonominya.

 

Pemerintah dari tahun ke tahun memang sudah memberikan kebijakan affirmatif (affirmative policies) kepada rakyat kecil yang sebagian besar adalah umat Islam untuk mengatasi kesenjangan dimaksud.  Namun sekali lagi jika dibandingkan dengan rasio kuantitatif, persentasenya tidak seimbang dengan jumlah dukungan yang diterima. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya, dalam hal pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah, Undang-Undang dan peraturan lainnya hanya memberikan kewajiban penyaluran  di angka 20% dan tragisnya lagi yang terealisasi hanya sedikit di atas 15%, padahal jumlah UMKM sebanyak 63 juta. Sementara 80% modal kredit diperuntukkan bagi usaha besar yang jumlahnya sekitar 5000-an saja. Ini antara lain akar kesenjangan yang pada akhirnya memicu masalah lain itu.

 

Salah satu jalan keluar yang sering disebut dalam mengatasi berbagai masalah tersebut adalah melalui zakat. Namun sekali lagi harus berhadapan dengan fakta bahwa realisasi potensi wajib zakat yang diperkirakan lebih dari Rp300 Triliyun ternyata setiap tahun hanya terwujud di bawah Rp20 Triliyun atau sekitar 1,5%. Sangat kecil dan oleh karena itu belum dapat mengentaskan berbagai persoalan dimaksud. Banyak yang sudah menyadari bahwa problematika di bidang ekonomi pasti membawa dampak sistemik terhadap kondisi umat dalam bidang politik, pendidikan dan lainnya.

 

Masalah ini berkelindan membentuk lingkaran setan permasalahan dari ekonomi ke politik dan dari politik ke ekonomi yang merambah ke sektor-sektor lain. Mata rantai lingkaran setan (vicious circle) ini dapat diputus dengan mengedepankan lingkaran keutamaan (virtous circle) yang dapat dimulai dengan memperkuat ketahanan ekonomi umat agar berdampak ke pendidikan, politik, dan lainnya. Jika sektor ekonomi naik, sektor pendidikan terangkat, maka posisi strategis umat di NKRI ini akan maju dan bermartabat .

 

Strategi Penyelesaian

Permusyawaratan tertinggi seperti KUII ini tepat membahas strategi penyelesaian masalah umat dan bangsa.  Strategi dalam hal ini menjelaskan interrelasi antara aspek-aspek perjuangan umat Islam dalam membangun diri dan membangun bangsa. Forum KUII VII memetakan aspek-aspek kebudayaan yang bersifat primer dan sekunder,  aspek sentral dan aspek-aspek instrumental. Benar bahwa umat Islam terlalu menonjolkan hal bersifat ritualistik-spritualistik sehingga melahirkan kesalehan individual (hablum minallah) yang ternyata belum sebangun dengan kesalehan sosial (hablumminannas). Setiap Jumat kita mendengar khutbah dan setiap hari ada ceramah keagamaan yang isinya lebih banyak berorientasi ukhrawi. Islam sebagai agama etik (etnical religion) sesungguhnya menjadikan ibadah sebagai ‘jalan’ bukan ‘tujuan’. Sudah saatnya disadari bahwa kita harus menempatkan nilai spiritual sebagai prime mover (penggerak utama) kemajuan dunia yang dinamis untuk menggapai ukhrawi yang eksaktologis.

 

Untuk itulah diperlukan konsepsi strategi di berbagai bidang. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin menyebut beberapa strategi yaitu:  Pertama, yang perlu dirumuskan adalah Konsep Indonesia Maju, Adil, dan Beradab dari sudut pandangan Islam. Prinsip- prinsip ummah seperti persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), dan permusyawaratan (al-syura), serta konstitusi (al-qanun), merupakan kriteria utama dari wawasan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

 

Agenda kedua adalah revitalisasi pendidikan Islam. Sitem Pendidikan ini perlu memadukan tiga konsep yang disebut sumber-sumber Islam, yaitu konsep tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Pemaduan ini perlu juga dilanjutkan pada integrasi pemahaman terhadap ayat-ayat qauliyah (wahyu) dan ayat-ayat kauniyah (ilmu). Dengan pemantapan landasan ontologis, kerangka epistemologis, dan orientasi aksiologis ilmu-ilmu pengetahuan maka Sistem Pendidikan Islam akan dapat menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu keduniaan. Agenda revitalisasi pendidikan ini perlu menjadi agenda prioritas umat Islam. Hal itu dapat dimulai dengan membangun proyek-proyek percontohan untuk Pusat Keunggulan Pendidikan (Centre for Educational Excellence).

 

Ketiga adalah agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat. Agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat perlu melibatkan antara lain pengembangan etos kewiraswastaan di kalangan generasi penerus, peningkatan derajat pengusaha Muslim, pemudahan akses peminjaman modal, dan perluasan jejaring koneksi dan kolaborasi baik domestik maupun internasional.

Perjuangan umat Islam untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat perlu menempuh jalan kearifan, kebijaksanaan, dan kenegarawanan para tokoh umat Islam. Sebab tidak ada satu kelompok yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, maka hendaknya tidak ada satu kelompok yang boleh jalan sendiri. Menurut tokoh yang pernah menjadi santri Gontor itu, perjuangan umat Islam sangatlah berat, jalan di hadapan terjal dan keras. Perjuangan tidak mengenal titik kembali (we are at the point of no return). Artinya, bukan waktunya lagi  setiap organisasi membanggakan diri sendiri.

 

Sederhananya, umat Islam harus menyatukan kekuatan menyambut masa depan dengan memutus lingkar permasalah di sekitarnya. Ini diperlukan agenda strategis dengan strategi dasar (basic strategy) berjuang menghadapi (al-jihad li al- muwajahah) dari pada berjuang melawan (al-jihad li al-mu’aradhah).  Menghadapi dengan daya upaya otak atau pemikiran yang bisa diupayakan melalui pendidikan, bukan melawan dengan otot. Usai KUII VII, agenda strategis yang dibahas wajib hukumnya diteruskan dengan langkah lanjutan sebagai bagian dari rekomendasi kepada pemerintah agar menambah atensi. Kontribusi umat Islam Indonesia untuk NKRI yang maju, adil dan beradab dapat dicapai dengan agenda strategis tersebut.



#Umatislam

Komentar Anda
Komentar