Hello,

Reader

Tim Gabungan Amankan 7 Kontainer Langgar Manifes dan Data Tol Laut 
Tim Gabungan yang terdiri dari Timsus Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polda Sulawesi Utara (Sulut), Lanal Sangihe dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut, mengamankan 7 kontainer yang memuat sejumlah barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai manifes dan data yang dilaporkan.
Tim Gabungan Amankan 7 Kontainer Langgar Manifes dan Data Tol Laut 

Sangihe, HanTer - Tim Gabungan yang terdiri dari Timsus Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polda Sulawesi Utara (Sulut), Lanal Sangihe dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut, mengamankan 7 kontainer yang memuat sejumlah barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai manifes dan data yang dilaporkan. Saat ini pelanggaran hukum manifes barang dan data tersebut tengah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.
 

Direktur Lalulintas Laut Direktorat Laut  Ditjen Hubla Kemenhub, Capt Wisnu Handoko mengatakan, tim gabungan yang mengamankan 7 kontainer tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perhubungan dan para Menteri terkait adanya penyimpangan kegiatan Tol Laut. Padahal adanya program Tol Laut agar ada kesamaan (Disparitas) harga kebutuhan pokok antara Pulau Jawa dan pulau lainnya yang ada di Indonesia.

"Penindakan terhadap 7 kontainer ini berlangsung pada hari Jumat (13/3/2020) kemarin," ujar Capt Wisnu di Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut, Minggu (15/3/2020).

Capt Wisnu menuturkan, tujuan dari keberadaan tim gabungan ini adalah  dalam rangka menemukan dugaan – dugaan penyimpangan yang menyebabkan Program Tol Laut tidak berjalan dengan baik, dimana hal ini tidak sejalan dengan tujuan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yaitu dalam rangka menurunkan disparitas harga kebutuhan bahan pokok di seluruh Indonesia.

"Dugaan awal adanya penyimpangan ini adalah ditemukannya fakta bahwa meskipun tarif biaya angkut atau tol laut sudah disubsidi sehinga jauh lebih murah dari tarif umum, tapi harga sembako di tempat tujuan masih tinggi, sehingga muncul dugaan bahwa terjadi penyimpangan manifes yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dikirimkan," jelasnya. 

Selain adanya pelanggaran manifes, 7 kontainer yang diamankan juga melakukan manipulasi data terkait rute pengiriman barang melalui tol laut. Pelanggaran data yang dilakukan yakni harusnya setiap kontainer memuat barang berupa beras, minyak atau terigu. Namun mereka memanipulasi data dengan memasukan barang yang tidak didaftarkannya seperti mie instan atau lainnya. Oleh karena itu pihaknya ke depan akan makin memperketat SOP pengiriman barang dengan meregistrasi sesuai KTP, dan NPWP. 

"Dalam kegiatan ini kami menemukan penyimpangan sebagai berikut, ditemukan 7 kontainer yang tidak sesuai dengan manifes, dan terdapat barang – barang yang tidak sesuai dengan ketentuan muatan sesuai dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 dan Permendag Nomor 38 Tahun 2018 mengenai ketentuan barang – barang kebutuhan pokok dan jenis barang lainnya yang bisa dimuat dalam program tol laut. Adanya selisih muatan antara yang dilaporkan dengan yang dimuat di kapal sehingga ditemukan dua laporan manifes yang berbeda," tandasnya.

Capt Wisnu memaparkan, saat ini penyimpangan manifest dan data barang tersebut tengah dikembangkan oleh pihak kepolisian dan Inspektorat Kementerian Perhubungan dalam rangka mengetahui pertanggungjawaban penyimpangan tersebut. Adanya penindakan juga sebagai upaya membuat efek jera sehingga ke depan tidak ada lagi penyimpangan dalam Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Harapan kami, penindakan ini akan memberikan efek jera terhadap pelaku tol laut, sehingga pelaksanaan tol laut dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan menjamin tidak adanya penyimpangan – penyimpangan yang menyebabkan tol laut tidak berjalan tidak baik, cost logistic masih tinggi, dan barang – barang pokok di daerah masih belum mengalami penurunan secara signifikan,"  jelasnya.

Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Yandri Irsan juga mengatakan, saat ini pihaknya dan tim gabungah masih melakukan pengawasan. Apalagi jika penyimpangan masih terjadi. Sanksi bisa saja terkait tindakan kerugian negara, pelanggaran perdagangan dan konsumen. Saat ini sanksi yang akan diterapkan masih dianalisa. Penanganan  hukum terhadap pelanggan manifes dan data angkutan ini tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Dalam konpers ini hadir juga Lantamal Sangihe, Polres Sangihe AKBP Tony dan perwakilan dari PT Pelni Pusat serta perwakilan Pemkab Kapulauan Sangihe. Dalam kesempatan PT Pelni memberikan life jacket kepada nelayan Kepulauan Sangihe.  (safari)



#TolLaut

Komentar Anda
Komentar