Hello,

Reader

Utang Luar Negeri Menggunung Capai Rp6.000 Triliun
Utang Luar Negeri Menggunung Capai Rp6.000 Triliun

Jakarta, HanTer - Ketua Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi menilai, utang luar negeri pemerintah Indonesia yang terus menggunung dan saat ini mencapai Rp 6000 triliun akibat dari defisit perdagangan dan defisit pendapatan dari sektor pajak. Oleh karena itu tidak ada opsi lain yang dilakukan pemerintah selain mengandalkan utang. 

"Itulah akibatnya utang pemerintah kita di luar negeri semakin menumpuk," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Senin (16/3/2020).
 
Muslim menuturkan, defisit perdagangan terjadi karena neraca impor lebih besar dari neraca ekspor. Apalagi adanya perdagangan yang defisit terjadi sejak kabinet pertama Jokowi yakni 2014- 2019. Kala itu Jokowi juga sudah berupaya dengan menggonta - ganti Menteri Perdagamgan (Mendag). Namun hingga Mendag saat ini tidak terlihat ada terobosan untuk ekspor agar tidak ada lagi defisit perdagangan.

"Hingga saat ini saya belum melihat apa terobosan Mendag baru untuk ekspor," jelasnya.

Muslim memaparkan, pada dasarnya masih banyak potensi agar tidak terjadi defisit perdagangan. Di antaranya memanfaatkan secara optimal pengelolaan sumber migas dan minerba. Sehingga tidak mengandalkan utang yang berbunga tinggi dan menjerat. Apalagi sumber migas dan minerba juga melimpah di Indonesia.

Catatan BI

Diketahui Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2020 mencapai US$ 410,8 miliar atau Rp 6.079 triliun (Kurs US$ 1 = Rp 14.800). Oleh karena itu utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2020 terus menggunung. 

"Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar US$ 410,8 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 207,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 203,0 miliar. ULN Indonesia tersebut tumbuh 7,5% (yoy)," tulis BI dalam Laporannya, Senin (16/3/2020).

Pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan. Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3%.

Sementara, ULN pemerintah tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar US$ 204,9 miliar atau tumbuh 9,5% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro.

"Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun," tulis BI.

Posisi obligasi global pada bulan Januari 2020 meningkat sebesar US$ 2,7 miliar atau tumbuh 8,1% (yoy). Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar US$ 2,4 miliar atau tumbuh 21,9% (yoy). Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36,0%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.


#Utang #jokowi #srimulyani #keuangan

Komentar Anda
Komentar