Hello,

Reader

Terkait Status ASN; Jaksa KPK Ajukan Uji Materiil ke MA 
Terkait Status ASN; Jaksa KPK Ajukan Uji Materiil ke MA 

 

Jakarta, HanTer - Jaksa yang ditugaskan di KPK, Lie Putra Setiawan, mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) terkait surat MenPAN-RB terkait penugasannya sebagai pegawai negeri sipil di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Permen PAN-RB tentang Penugasan PNS ternyata memiliki kelemahan substansi ketika adanya perubahan kedudukan lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon keberatan harus melepaskan jabatan fungsional jaksa yang dimiliki karena kapasitas Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional jaksa," demikian tertulis dalam surat permohonan uji mataeriil yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (18/3/2020)

Gugatan uji materiil tersebut sudah didaftarkan ke MA pada Senin (16/3/2020).

Pasal 8 Permen PAN RB no 35 tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instantsi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah menyatakan: "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini."

Permen PAN-RB tersebut diundangkan pada tanggal 7 September 2018, maka berselang 2 tahun yaitu pada 6 September 2020, seluruh PNS, termasuk juga Lie Putra Setiawan yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan di KPK harus menyesuaikan status kepegawaiannya, apakah menjadi ASN ditempat penugasannya (KPK) atau kembali ke instansi induknya (Kejaksaan RI).

"Pemohon Keberatan bertugas di KPK berstatus dipekerjakan untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f UU KPK. KPK mengirimkan permintaan tenaga Jaksa ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung atas dasar permintaan tersebut kemudian mengirimkan sebanyak 45 jaksa kepada KPK," ungkap Lie.

Maka bila ia menjadi ASN di KPK maka Lie pun akan kehilangan status Jaksa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Status Jaksa dari pemohon keberatan secara yuridis tidak dapat dipulihkan oleh Komisioner KPK mengingat Pasal 21 UU KPK tidak lagi mencantumkan Komisioner sebagai penyidik maupun Penuntut Umum," tambah Lie.

Menurut Lie, pada September 2020, seluruh Jaksa yang dipekerjakan di KPK diperhadapkan kepada dua pilihan yaitu kembali ke institusi induk atau memilih menjadi ASN di KPK. Apabila memilih untuk menjadi ASN di KPK, maka Lie harus melepaskan jabatan fungsional jaksa yang dimiliki karena kapasitas Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional Jaksa.

Padahal menurut Lie, pimpinan KPK sudah mengirimkan surat ke MenPAN-RB pada 28 Januari 2020 yang menyatakan setiap Pegawai negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 Permenpan 35/2018 dan tetap bekerja di KPK, serta tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi PNYD; serta Khusus Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Eksekusi yang dipekerjakan di KPK dikecualikan karena kewenangannya dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi melekat pada fungsi Jaksanya sehingga untuk Jaksa yang menjadi PNS di luar kejaksaan (KPK) tetap melekat fungsi Jaksanya.


#Jaksa #KPK #Ajukan #Uji #Materiil #Terkait #ASN

Komentar Anda
Komentar