Hello,

Reader

 Terkait Dana Rp7 Miliar; Jampidsus Perintahkan  Jajarannya Lanjutkan Kasus Korupsi di Kemenpora
Terkait Dana Rp7 Miliar; Jampidsus Perintahkan  Jajarannya Lanjutkan Kasus Korupsi di Kemenpora

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kemenpora, menyusul kabar tak sedap dari persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta.

"Kan saya barusan bilang hari ini tim sedang meminta keterangan saksi terkait kasus itu, berarti saya ingin kasus itu tetap berjalan," ujar Ali Mukartono dihubungi Harian Terbit, Jumat (20/3/2020).

Jampidsus dikonfirmasi terkait lanjutkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang pernah ditangani bidang Pidsus Kejaksaan Agung di Kemenpora, namun hingga saat ini tak jelas.  Sebaliknya terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta ada aliran dana Rp7 Miliar dari Kemenpora untuk menyelesikan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. 

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Keuangan KONI, Eny Purnawati pada  sidang lanjutan perkara suap dana hibah Kemenpora ke KONI dengan terdakwa Mantan Menpora Imam Nahrawi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Pada persidangan itu terdakwa mempertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eny di KPK soal uang pinjaman untuk mengurus kasus di Kejaksaan Agung.

"Ibu mengatakan disini (BAP) saya diberitahu Pak Johnny E Awuy (Bendahara KONI) bahwa ada pinjaman KONI sebesar Rp 7 M untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan," tanya Imam di persidangan sebagaimana dikutip Vivanews.com.

"Iya," jawab Eny.

Imam lantas menanyakan soal pemanggilan Eny oleh kejaksaan sampai dua kali. "Kasus apa?" tanya Imam.

"Setau saya bantuan KONI dari Kemenpora tahun 2017," jawab Eny.

Selain Eny, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, juga Johnny E Awuy juga pernah diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan.

Tak puas dengan keterangan Eny, Imam berjanji akan mengupas tuntas soal uang Rp7 miliar tersebut kepada Wakil Bendahara Umum KONI Lina Nurhasanah yang masuk dalam daftar saksi di sidang selanjutnya.

Ali Mukartono  menegaskan akan menelusuri  ada  tidaknya aliran dana Rp7 miliar untuk mengurus perkara Kemenpora di Kejagung, sebelum dirinya menjabat sebagai Jampidsus.

"Orangnya sedang dimintai keterangan," ujarnya.

Namun tidak dijelaskan orang yang diperiksa apakah si pemberi informasi atau jaksa yang menangani kasus tersebut.


Dua Kasus Ditangani 

Menurut catatan Harian Terbit, setidaknya ada dua kasus dugaan korupsi di Kemenpora yang ditangani Pidsus Kejaksaan Agung. Kasus tersebut yakni dugaan korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan dana anggaran keberangkatan kontingen Indonesia pada SEA Games XXIX Malaysia 

Tim penyidik telah memanggil dan meminta keterangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Ketua Komisi Finance Budgeting, Syarir Nawir, Wakil Bendahara KOI, Adinda Yuanita, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana keberangkatan SEA Games 2017 dari Kemenpora dan seluruh Anggota Komite Eksekutif KOI dan pengurus cabang olahraga (PB/PP) yang cabornya dipertandingkan pada SEA Games 2017.

Kasus kedua dugaan korupsi dana bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk KONI sekitar Rp26 Miliar.

Kasus  bermula dari proposal KONI Pusat tertanggal 24 Nopember 2017 kepada Menpora Imam Nahrawi yang berisi permohonan bantuan senilai Rp26.679.540.000,00. Pada tanggal 8 Desember 2017, Menpora Imam Nahrawi memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut.

Ini mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespon proposal KONI tersebut. 
Kemudian, Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Hingga pada Desember 2017, Kemenpora menggulirkan dana bantuan hingga Rp25 miliar yang dicairkan ke rekening KONI. Penggunaannya diperuntukan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring prestasi atlet jelang Asian Games 2018.

Namun, dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan. Sejumlah oknum baik dari Kemenpora RI dan KONI Pusat ditengarai membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar alias fiktif. Polanya yakni pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Setidaknya ada 14 orang saksi yang diperiksa, mulai dari pejabat hingga kasir. 
 



#Jampidus #Perintahkan #Jajaran #Lanjutkan #Kasus #Kemenpora

Komentar Anda
Komentar