Hello,

Reader

Cacat Hukum PPRS Saurip Kadi-Tonny Soenanto Bakal Dibeberkan di PN Jakpus
Ilustrasi
Cacat Hukum PPRS Saurip Kadi-Tonny Soenanto Bakal Dibeberkan di PN Jakpus

Jakarta, HanTer - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang perkara perdata No.16/PDT.G/2018/PN. JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) memutuskan menolak eksepsi tergugat Saurip Kadi-Tonny Soenanto Cs yang mempersoalkan kompetensi absolut terhadap Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, sehingga sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Penolakan Majelis Hakim itu semakin membuka fakta yang menguatkan dugaan PPRS Saurip Kadi-Tonny Soenanto Cs adalah PPRS ilegal.

Gugatan PMH Lily Tiro (penggugat) diajukan terhadap perbuatan para tergugat (Saurip Kadi dkk) karena telah mengadakan sebuah Rapat Umum Luar Biasa yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM. Lily Tiro menuntut pembatalan akta PPRS pesanan Saurip Kadi dkk. 

''Seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat III (Saurip Kadi-Tonny Soenanto Cs) adalah sama sekali tidak relevan dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh penggugat. Isi gugatan PMH dimaksud adalah perbuatan para tergugat yang melakukan sebuah Rapat Umum Luar Biasa yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM,'' demikian bunyi putusan sela Selasa, (9/10/2018) yang diputuskan Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, SH., MH, Abdul Kohar, SH., MH dan Tafsir Sembiring Meliala sebagai Hakim Anggota.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyampaikan juga berdasarkan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara badan hukum atau individu yang merasa dirugikan akibat suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yg bersifat final-individual. Bahwa gugatan PMH Penggugat dalam PN Jakarta Pusat tersebut tidak masuk dalam lingkup sebagai pembatalan putusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN tersebut, dan karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III (Saurip Kadi-Tonny Soenanto Cs) harus ditolak, dan perkara gugatan PMH dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Pada sidang yang berbeda, lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) DKI Jakarta Pada 10 November 2017 telah lebih dulu mengeluarkan sebuah putusan di mana MPW telah memberikan sanksi tertulis terhadap Stephany Maria Liliany selaku Notaris yang membuat akta PPRS pesanan Saurip Kadi-Tonny Soenanto Cs. 

MPW Notaris DKI Jakarta dalam salinan putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 memutuskan Notaris Stephany Maria Liliany (Terlapor) menjelaskan mengakui kesalahannya dalam membuat minuta maupun salinan akta dimana akta tersebut dibuat dengan korum yang tidak memenuhi syarat.

''Terlapor menjelaskan mengakui kesalahannya dalam membuat minuta maupun salinan akta dimana akta tersebut dibuat dengan korum yang tidak memenuhi syarat. Terlapor menjelaskan semestinya hal tersebut tidak terjadi dalam hal situasi cukup aman baginya dan sekaligus menyatakan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan,'' demikian putusan MPW Notaris yang ditandatangani Sekretaris MPW Notaris DKI Jakarta Safatil Firdaus.



#SauripKadi #PPRSGCM

Komentar Anda
Komentar