Hello,

Reader

Pasal 27 Harus Dikritisi, Perppu 1/2020 Peluang Bagi Maling Merampok Uang Negara
Hidayat Nur Wahid
Pasal 27 Harus Dikritisi, Perppu 1/2020 Peluang Bagi Maling Merampok Uang Negara

Jakarta, HanTer - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengaku mendukung penuh sikap kritis yang dilakukan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). HNW mengkritisi satu ketentuan di dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

"Ini (pemerintah yang berlindung diri agar tidak bisa terjerat kasus korupsi) jelas berbanding terbalik dengan amanah UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam UU ini sangat jelas, dalam kondisi bencana alam termasuk pandemik Covid-19 jika ada yang menyalahgunakan anggaran penanggulangan bencana alam maka dapat dituntut hukuman mati," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Kamis (2/4/2020).

Sementara itu wartawan senior Edy Mulyadi berpendapat Perppu no 1/2020 jadi peluang bagi para maling dan rampok uang negara untuk kembali beraksi. Pemerintah tidak belajar dr krisis 1998 yang melahirkan megaskandal BLBI dan 2008 skandal Bank Century. 

“Padahal waktu itu tidakk ada pasal-pasal khusus yang memungkinkan mereka merampok uang negara. Apalagi ssekarang, Perppu No 1/2020 adalah pintu lebar-lebar yang dibuka bagi para perampok uang negara. Atau, memang sengaja? Ujar Edy Mulyadi.

Bertetangan 

Jajang Nurjaman menilai, pemerintah pusat yang berusaha melindungi diri sendiri, sangat miris. Karena disaat saat masyarakat sedang sengsara karena pandemik Covid-19, para elit pemerintah malah menyelipkan satu pasal yang bertentangan dengan amanah UU, yakni pasal 27 dalam PP No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk pencegahan Covid19.

"Bahkan dengan dicantumkannya pasal 27 ini, membuka peluang dan lubang besar bagi oknum pejabat bejat guna merampok uang Negera," tandasnya.

Adanya peluang oknum pejabat merampok uang negara, sambung Jajang, karena dalam pasal ini disebutkan yang dikeluarkan pemerintah di berbagai bidang merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Sehingga pejabat bisa bebas leluasa dan "seenaknya" menggunakan dana penanggulangan Covid-19, tidak perlu takut nanti dituntut ke pengadilan walaupun ada penyelewengan alias korupsi.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi satu ketentuan di dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020).

Ia menilai bahwa pemerintah seperti ingin berlindung diri dengan pasal itu agar tidak bisa terjerat kasus korupsi, sekali pun kemungkinan terjadinya korupsi bisa terbuka karena salah satu unsur dalam korupsi adalah adanya kerugian negara.

"Ada atau tidaknya kerugian negara itu nanti setelah ada proses hukum," ujar Hidayat berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Adapun pasal 27 dalam Perppu 1/2020 menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai bidang merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan kata lain, para pihak yang menegakkan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dilindungi oleh hukum, tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata.

Menurut Hidayat, seharusnya pemerintah membuat aturan yang memastikan prinsip negara hukum terlaksana, rakyat selamat dan sejahtera, serta jauh dari korupsi. Apalagi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa apabila terjadi korupsi pada saat negara dalam keadaan bencana, krisis ekonomi, atau dalam keadaan bahaya, ancaman hukumannya bisa sampai tingkat pidana mati.

"Seharusnya itu yang perlu dipertegas, agar pengalokasian anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran, terutama untuk rakyat yang terdampak, dan tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian di garis terdepan," ujar Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI membidangi urusan penanggulangan bencana itu.


#Corona #covid-19 #korupsi #anggaran #mpr #hidayatnurwahid #

Komentar Anda
Komentar