Hello,

Reader

PKS Nilai Mekanisme Paripurna Pilwagub DKI Tidak Sesuai Tatib
Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis (ist)
PKS Nilai Mekanisme Paripurna Pilwagub DKI Tidak Sesuai Tatib

Jakarta, HanTer - DPRD DKI Jakarta akan tetap melaksanakan rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra menjadi dua calon yang akan memperebutkan kursi nomor dua di DKI Jakarta, Senin (6/4/2020).

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Farazandi Fidinansyah, menyatakan pemilihan Wagub DKI tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi oleh 54 anggota DPRD DKI.

"Setelah mereka selesai memilih, tahap selanjutnya masuk untuk menentukan hak suaranya ke dua cawagub. Panlih tak mengubah syarat kuorum dalam pemilihan yaitu 50 persen plus satu, atau harus dihadiri 54 dari 106 anggota DPRD DKI," katanya.

Namun, mekanisme pemilihan Wagub DKI tersebut mendapat protes dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

"Ya itu sedang kita permasalahkan, karena itu gak ada dalam Tatib paripurna. Jadi cenderung mengada-ada mengatur dengan per gelombang itu. Tidak ada aturan per gelombang itu di Tatib," tegas Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, saat dihubungi, Minggu (5/4/2020).

Arifin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anggota panitia pemilihan Wagub DKI, Achmad Yani, terkait protes Fraksi PKS DPRD DKI atas mekanisme pemilihan Wagub DKI tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Panlih, Pak Achmad Yani, jadi kita harusnya protes karena itu tidak sesuai dengan Tatib. Jadi paripurna itu harus menggunakan mekanismenya sesuai dengan Tatib," katanya.

"Kan informasinya untuk menghindari (agar) tidak banyak pengumpulan orang di paripurna. Padahal yang namanya paripurna itu kan harus dihadiri secara fisik, di samping juga ada absen," ucap Arifin.

Bahkan, ia menilai panitia pemilihan terlalu memaksakan penyelenggaraan paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI.

"Iya jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan disetting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan Tatib," tuturnya.

Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bekerjasama dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, karena Jakarta saat ini sudah menjadi Epicentrum Corona.

"Karena pemilihan Wagub DKI sekarang ini bukan sesuatu yang emergency. Yang emergency itu kita berkolaborasi, semua elemen masyarakat bersama dengan Pemprov DKI bagaimana memutus mata rantai penularan Covid-19 ini," pungkasnya.



#Pks #pilwagub #mekanisme #langgartatib #wakilgubernur #dkijakarta

Komentar Anda
Komentar