Hello,

Reader

Tidak Dapat THR, Buruh Ancam Demo Besar-besaran
Ilustrasi aksi buruh
Tidak Dapat THR, Buruh Ancam Demo Besar-besaran

Jakarta, HanTer-- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming meminta adanya penundaan pembayaran tunjangan Hari Raya (THR) karena banyak pelaku usaha terdampak akibat wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

Menurut Maming, pemberian THR dapat ditunda dahulu hingga kondisi perusahaan dapat kembali stabil. Pasalnya, banyak sektor usaha yang saat ini tidak beroperasi sama sekali.

“Para pengusaha menilai pemberian THR menjadi beban tahun ini. Pihaknya pun meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar tidak membahas THR terlebih dahulu,” kata Maming dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Demo

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menegaskan, buruh akan turun ke jalan jika buruh tidak dapat THR. Karena THR merupakan rutinitas tahunan sehingg harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pada dasarnya THR juga jatah buruh yang dipotong perusahaan setiap bulannya.

"Jadi jangan karena ada masalahnya 1-2 bulan ini terkait virus Corona, kemudian ditiadakan THR," paparnya.

Kahar menegaskan, pengusaha wajib membayar THR maksimal H-7 Lebaran sebesar 100%. Karena THR adalah kewajiban perusahaan dan sudah harus dibayarkan bulan depan. Dengan kata lain, seharusnya sudah disiapkan sejak jauh sebelumnya. Karena ini adalah rutinitas tahunan. Apalagi saat ini banyak perusahaan tidak meliburkan buruhnya terkait wabah virus Corona.

"Pengusaha jangan mengorbankan buruh dan seenaknya sendiri. Giliran butuh tenaga buruh suruh terus kerja meskipun sedang pandemi corona, giliran bayar hak buruh bilang nggak mampu," tandasnya. 

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga menegaskan, THR seharusnya tidak dikorbankan apalagi THR adalah hak pekerja setiap tahunnya. 

Elly mengaku setuju jika peniadaan THR dan gaji ke-13 untuk pejabat eselon 1 dan 2, menteri dan DPR. Sementara untuk ASN Polri/ TNI dan pelaksana golongan I, II, III harusnya dibayarkan THR nya. Apalagi  saat ini APBN sedang fokus untuk penanganan dampak penyebaran pandemi virus covid-19.

"Perlu dipertimbangkan untuk THR dan gaji ke-13 untuk pejabat eselon 1 dan 2, menteri dan DPR. Karena saat ini beban negara meningkat hingga 180,9%," jelasnya.

Elly memaparkan, THR dan gaji ke-13 untuk pejabat eselon 1 dan 2, menteri dan DPR perlu dipertimbangkan karena mereka masih lebih beruntung jika dibandingkan dengan buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, yang harus melakukan pekerjaan berat setiap hari untuk mendapatkan upah.  


#VirusCorona #VirusCoronadiindonesia #THR

Komentar Anda
Komentar