Hello,

Reader

SBY Sesalkan Masih Ada Ancaman untuk Mempolisikan Warga
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Sesalkan Masih Ada Ancaman untuk Mempolisikan Warga

Jakarta, HanTer—Sejumlah kalangan mengkritik Surat Telegram Kapolri salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan berpotensi "abuse of power".

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan terbitnya telegram Polri yang salah satu poinnya terkait penindakan hukum penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi wabah virus corona (Covid-19).

SBY menyatakan poin dalam telegram Polri tersebut malah memicu persoalan baru. "Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara," ujar SBY dalam tulisan artikelnya yang diunggah ke akun Facebook, Rabu, (8/4) siang.

"Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak," imbuhnya.

SBY justru meminta agar semua pihak fokus menangani pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum berakhir. "Saya melihat masih ada elemen di negeri ini yang belum benar-benar fokus dan tidak bekerja sesuai prioritasnya. 

Presiden RI selama dua periode tersebut, 2004-2009 dan 2009-2014 mengingatkan kembali prioritas saat ini adalah menyelamatkan warga yang sudah terinfeksi, dan membatasi serta menghentikan penyebaran virus corona.

"Isu yang muncul sebenarnya klasik dan tidak luar biasa. Intinya adalah bahwa negara, atau pemerintah, akan mempolisikan siapapun yang menghina presiden dan para pejabat pemerintah," kata SBY.

SBY beralasan itu klasik dan tak luar biasa karena kerap terjadi di sebuah negara--bahkan menganut sistem demokrasi--yang tengah berada dalam masa transisi, konsolidasi, atau memilki pranata hukum warisan kolonial.

"Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini," kata dia.

Salut

Tokoh perubahan DR Rizal Ramli menyatakan salut dengan pernyataan SBY tersebut. Dalam akun twitternya, mantan Menko Kemaritiman mengemukakan,”Kita dulu sama-sama memperjuangkan transisi dari sistim otoriter ke demokrasi. Piye toh kok mau balik kembali ke sistem Otoriter. Jarum sudah berputar, kok mau balik lagi? Mungkin karena Mas @jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi.”

Lebih lanjut ini kata Rizal Ramli di akun twitternya,”Mas @SBYudhoyono, ataukan karena disekitar Mas @jokowi banyak Jendral2 otoriter yang mulai sak enak2 dewe? Lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa &kawan2 pro-demokrasi, dan impian rakyat akan kehidupan yg lebih baik?” 

Abuse of Power

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan,"Aturan ini berbahaya sekali. Ini berpotensi 'abuse of power' nanti ada yang kritisi sedikit, langsung ditindak Polisi," kata Sahroni di Jakarta.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga masyarakat berhak melakukan kritik terhadap Presiden dan pemerintah. “Dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, Polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan layanan dan melindungi masyarakat luas,” paparnya.

Sahroni meminta Kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak COVID-19 yaitu kesehatan maupun pendapatan ekonomi.

Putusan MK

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo menegaskan, aparat hukum harus dan wajib taat hukum dan sangat dilarang menafsirkan hukum menurut selera sendiri. Begitupun terkait tafsir pasal 'penghinaan presiden' dalam segala tindakan: preventif, preemtif dan represif tidak boleh melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ingat MK melalui putusan nomor 013-022-PUU-IV/2006 telah batalkan pasal KUHP yang menghina presiden seperti pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 ayat (1). Dan Pasal tersebut dalam RKUHP sudah berubah jadi delik aduan," tegas Anton Tanah Digdoyo menanggapi telegram Kapolri Jenderal Idham Aziz yang akan pidanakan para penghina presiden dan pejabat publik, Rabu (8/4/2020).

Anton menegaskan, terbitnya Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/20 bakal diprotes masyarakat karena aparat akan responsif represif tanpa aduan dari korban. Padahal sesuai keputusan MK orang yang merasa dihina itu harus mengadu sendiri ke aparat bukan aparat langsung menindak tanpa ada aduan dari orang yang merasa terhina.

"Aparat tidak boleh nafsirkan sendiri jika si fulan dihina atau terhina. Kalau aparat tafsirkan sendiri Itu merusak hukum demokrasi namanya," paparnya.

Mantan perwira polisi ini menuturkan, menghina seseorang memang dilarang atas dasar apa pun. Namun dalam berdemokrasi yang berlaku di seluruh dunia telah menghapus pasal penghinaan dengan argumen bahwa pejabat pemerintah harus siap mennikmati jabatan dengan segala kewajiban hak dan beban yang dipikulnya. Oleh karena itu menjadi pejabat jangan hanya mau menerima enaknya saja. Sementara ketika tidak enak tidak mau menerimanya.

"Jangan terima yang enak-enak saja tapi yang tidak enak pun harus siap menerima. Itulah demokrasi," tandasnya.

Anton mengungkapkan, berdemokrasi sudah dicontohkan dengan indah dan baik oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak pernah marah apalagi sampe memproses hukum pihak - pihak yang menghinanya. Bahkan SBY pernah dikirimi kerbau bertuliskan kerbau ke Istana. Namun SBY tak marah dan malah nyatakan itu hanya kenakalan anak-anak.

"Dan pak SBY juga telah ajari taat hukum yang sangat elegan ketika difitnah sebagai koruptor pada buku "Gurita Cikeas" yang ditulis oleh George Junus Aditjondro maka SBY walau ia presiden ketika itu ia lapor langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan tak boleh diwakilkan. Sayang kasusnya sedang diproses George Junus Aditjondro keburu meninggal dunia," paparnya.

Melanggar

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai, terbitnya Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/20 berpotensi melanggar due process of law, yakni mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang kritis, dan berpotensi melanggar lebih lanjut hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi. 

"Surat Telegram tersebut memang ditujukan untuk internal kepolisian, tetapi dampaknya justru akan berlaku bagi masyarakat luas. Penjelasan pasal-pasal yang ada tanpa disertai penjelasan yang memadai berdasarkan hukum dan putusan pengadilan yang berkembang berpotensi kuat menjadi penyalahgunaan dalam penerapannya," jelasnya.

Asfinawati memaparkan, menggunakan pasal ini secara serampangan berarti menghidupkan kembali semangat kolonialisme yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. 



#VirusCorona #SBY #Jokowi

Komentar Anda
Komentar