Hello,

Reader

Efek Wabah Corona Ekonomi Lesu: PHK Massal Tak Terbendung, 2,5 Juta Jadi Pengangguran
Efek Wabah Corona Ekonomi Lesu: PHK Massal Tak Terbendung, 2,5 Juta Jadi Pengangguran

Jakarta, HanTer - Wabah virus corona atau COVID-19 membuat perekonomian duniam termasuk Indonesia, ambruk. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mulai masif. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena PH  dan dirumahkan oleh perusahaannya.

 

Sementara itu, peneliti Institute For Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira memproyeksi 2,5 juta orang mengalami PHK pada tahun ini. "Saya perkirakan sebanyak 2,5 juta orang yang pengangguran akibat PHK, belum termasuk yang dirumahkan tetapi masih berstatus karyawan," ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (13/4).

 

Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran pada Agustus 2019 mencapai 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Pemerintah sebelumnya menargetkan tingkat pengangguran tahun ini dapat turun ke kisaran 4,8% hingga 5,1%.  Namun, pandemi corona membuyarkan target tersebut. Pemerintah mencatat terdapat 1,65 juta orang yang tidak bekerja akibat pandemi corona hingga saat ini. Pengangguran terjadi akibat PHK dan terpaksa dirumahkan akibat banyak sektor usaha yang tertekan.

 

1,6 Juta Orang

 

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus corona baru atau COVID-19.

 

“Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan Kartu Prakerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

 

Dalam rapat itu, Doni mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

 

Lebih lanjut Bhima Yudhistira menjelaskan penurunan kinerja manufaktur disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain penurunan permintaan, gangguan pasokan bahan baku akibat karantina atau lockdown yang dilakukan sejumlah negara, hingga beban utang luar negeri perusahaan.  

 

"Akhirnya banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya dan pembelian bahan baku untuk kebutuhan produksi beberapa bulan kedepan juga akan turun," ucap dia. Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli. Stimulus bantuan sosial sebesar Rp 110 triliun pun dinilai perlu ditambah.

 

Buruh Resah

 

Presiden KSPI Said Iqbal mempertanyakan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengungkapkan data hingga 9 April 2020 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi COVID-19. Adapun data yang diungkap Kemnaker yakni, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 orang. Sedangkan pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 orang. Totalnya mencapai 1.240.832 pekerja.

 

Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 265.881 pekerja. Sehingga secara keseluruhan total pekerja yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.506.713 orang. Bersamaan dengan itu, kalangan penggusaha meminta untuk membayar upah tidak penuh dan THR diberikan tidak 100%. Bahkan disebutkan, perusahaan hanya bisa bertahan sampai bulan Juni 2020 ini.

 

"Kami mempertanyakan data PHK yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Apalagi tiba-tiba ada keberatan Apindo untuk membayar upah penuh serta tidak bersedia membayar THR 100%. Juga keinginan pengusaha untuk tidak mau membayar pesangon bagi buruh yang ter PHK di tengah wabah covid 19 ini (atau kalaupun membayar maka dibawah nilai UU)," ujar Said Iqbal.

 

Said Iqbal menilai, data yang disajikan secara "bombastis" oleh Kemnaker dan permintaan Apindo, yang selalu menyudutkan buruh membuat jutaan buruh menjadi meradang, cemas, dan resah. "Apa yang disampaikan Kemenaker dan Apindo, dalam tanda kutip, patut diduga menyesatkan dan meresahkan kalangan buruh," tegasnya.

 

Said mengungkapkan, ada beberapa alasan, mengapa buruh resah, cemas, dan terkesan ada data PHK menyesatkan tersebut. Pertama, patut diduga ada agenda lain dari kelompok tertentu dengan mengambil kesempatan di tengah kesulitan pandemi corona ini. Dengan data PHK yang bombastis dan meminta upah serta THR dikurangi nilainya, dan pada saat yang sama DPR membahas omnibus law RUU Cipta Kerja, maka ada kesan seolah-olah omnibus law adalah jawaban terhadap solusi dari banyaknya buruh yang kehilangan pekerjaan tersebut, yaitu dengan mengundang investor baru melalui omnibus law yang tergesa - gesa dibahas oleh DPR RI ditengah pandemi corona. supaya ada pembenaran.

 

"Diduga ini adalah agenda untuk memuluskan RUU Cipta Kerja. Apalagi kalau kita lihat, pasal-pasal di dalam omnibus law sama persis dengan seperti yang diminta kalangan pengusaha saat ini," jelasnya.

 

Said menuturkan, data PHK yang diumumkan Kemnaker harusnya dipilah dalam dua kategori sektor industri dan diberi penjelasan, sektor industri mana yang terpukul. Jangan "ujug ujug" ada 130 ribuan buruh terPHK akibat pandemi corona. Jadi harus dikurangi pembayaran upah dan THR buruh. Jelas ini sesat pikir dan meresahkan buruh yang digeneralisir.

 

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono mengatakan, KSPI tidak mempunyai data yang pasti berapa jumlah pekerja atau buruh yang di PHK. Karena hanya berupa laporan global dari daerah-daerah. Namun data korban PHK, bisa menggunakan data pemerintah yang konon sudah ada 1,5 juta dirumahkan dan di PHK.

 

"Hanya saja, data itu perlu diperjelas. Di sektor industri mana saja? Sehingga jangan digeneralisir, bawa semua itu gambaran dari seluruh industri. Pemerintah dengan segala upaya harus mencegah agar tidak terjadi PHK," kata Kahar S. Cahyono kepada Harian Terbit, Selasa (14/4/2020).



#Corona #covid-19 #buruh #phk #perusahaan #ekonomi

Komentar Anda
Komentar