Hello,

Reader

Kemendagri Minta Realokasi APBD Penanganan Covid-19 Diperbesar
Kemendagri Minta Realokasi APBD Penanganan Covid-19 Diperbesar

Jakarta, HanTer - Dengan diperpanjangnya batas waktu penyampaian hasil penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu), Kementerian Dalam Negeri mendorong anggaran realokasi APBD) untuk penanganan Covid-19 diperbesar. 

Apalagi hingga saat ini masih adanya daerah yang belum melaporkan penyesuaian APBD tersebut. Data Per 12 April 2020 jumlah realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 berjumlah Rp 55 triliiun. Jumlah tersebut berasal dari seluruh daerah yang telah melaporkan realokasi dan refocusing anggaran.

“Total sudah sekitar Rp 55 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan social safety net. Ini kita harapkan angkanya terus bertambah, karena untuk menangani dampak Covid-19 di masyarakat diperlukan keseriusan Pemda dan alokasi anggaran yang cukup, semakin tinggi semakin baik,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Perpanjangan penyesuaian APDB tertuang dalam poin kedelapan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Keputusan bersama itu ditandantangani keduanya pada 9 April 2020.

'Diperpanjangnya penyesuaian APBD tersebut diharapkan memberikan keleluasaan daerah untuk merumuskan dan melakukan penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Bahtiar memaparkan, masih banyak program kegiatan dalam APBD yang bisa direalokasi. Oleh karena itu fokus Kemendagri saat ini adalah perang lawan Covid-19, maka APBD harus diarahkan untuk penanganan wabah Covid-19. Oleh karena itu kapasitas kesehatan, jaring pengaman sosial melalui Bansos/Hibah, perlindungan kepada industri dan UKM agar tetap bisa bertahan hidup, memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan pokok di seluruh daerah..

Adapun refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang dimaksud diarahkan kepada 3 hal, yakni; Pertama, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup; dan Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto, mengatakan hingga Selasa (14/4/2020), kasus positif virus corona atau Covid-19 di Indonesia menembus angka 4.389. Oleh karena itu pasien positif bertambah 282 dari hari sebelumnya. Data tersebut dikumpulkan hingga, Selasa (14/4/2020) pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, Senin (13/4/2020), kasus positif virus Corona sebanyak 4.557 orang.

"Totalnya menjadi 4.389 orang," ujarnya dalam konferensi pers yang ditayangkan saluran YouTube BNPB, Selasa (14/4/2020).



#Corona #covid-19 #anggaran #kemendagri #kemenkeu

Komentar Anda
Komentar