Hello,

Reader

Tajuk: Hukuman Mati Bagi Koruptor Dana Covid-19
Tajuk: Hukuman Mati Bagi Koruptor Dana Covid-19

Berbagai pihak mengharapkan anggaran dana bencana pandemic corona atau COVID-19 digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri.

Itulah sebabnya politisi OKS Dian Wahyudi, mengingatkan, pelaku tindak pidana korupsi yang menyelewengkan anggaran dana bencana pendemi corona atau COVID-19 patut dihukum mati.

Menurutnya, jangan sampai sepersenpun rupiah itu disalahgunakan untuk penanganan (penyakit akibat terjangkit virus) Corona.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19 dapat diancam dengan hukuman mati.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengemukakan, penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini, ancaman hukumannya adalah pidana mati.

Terkait pengawasan dana corona pihak KPK telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selama ini, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai cukup besar, Rp401 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, akan menindak tegas jika ada oknum yang melakukan korupsi termasuk ada konflik kepentingan dalam pemenuhan anggaran untuk penanganan penyebaran COVID-19.

Menurutnya, meskipun kita darurat dan harus melakukan cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. 

Kita berharap kepada pengelola dana tersebut harus tepat sasaran untuk penanggulangan Covid-19 yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai bencana nasional. Jangan  coba-coba untuk menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan memperkaya diri.

Harus diingat bahwa dana itu untuk kemanusian, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kita sepakat, apabila, dana bencana Covid-19 itu disalahgunakan atau dikorupsi hingga menimbulkan banyak korban jiwa, tentu cukup adil mereka pelaku menjalani hukuman mati. Penerapan pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Diharapkan agar masyarakat bersama aparat penegak hukum  seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu mengawasi penggunaan anggaran corona dengan ketat. 

Sejumlah kalangan menyatakan, hukuman mati kepada koruptor pantas dilakukanuntuk membuat efek jera. Selain itu koruptor dinilai sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian negara.

Pakar hukum pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Pedastaren Tarigan,SH, mengatakan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara, sudah sepantasnya dijatuhi hukuman mati, sehingga dapat membuat efek jera. 

Menurutnya, kalau hukuman mati tidak diterapkan,  pelaku kejahatan atau "pencoleng" harta dan kekayaan negara itu akan terus berkembang semakin subur dan tidak akan pernah berhenti.

Jadi, lanjutnya, perlu adanya ketegasan dalam menerapkan hukuman mati terhadap koruptor yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian negara.

Anggaran penanganan covid-19 merupakan hak masyarakat banyak di tengah masa-masa sulit. Terdapat harapan hidup dan keberlangsungan negara di dalam anggaran tersebut. Jadi jangan coba-coba dikorupsi.

KPK dalam percepatan penanggulangan Covid-19 memiliki peranan yang amat penting. Dengan hak dan kewenangan yang dimilikinya, KPK mesti maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan percepatan penanggulangan covid-19 terutama pengawasan terhadap Program Padat Karya Tunai sehingga program pemerintah ini dapat tepat sasaran, akuntabel, transparan dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan tugas, fungsi dan wewenang KPK yang tercantum dalam UU No 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan, kordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi pidana korupsi. 

KPK sendiri sudah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran No.8 Tahun 2020 sebagai rambu-rambu bagi pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa untuk tidak menyalahgunakan  anggaran Covid-19. Langkah KPK ini sangat tepat demi memastikan penyaluran anggaran oleh pemerintah dapat terdistribusi secara merata. 

Kita berharap KPK harus independen dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 akuntabel, transparan dan tepat sasaran serta bebas dari tindak pidana korupsi. 

Mari bersama-sama kita awasi kebijakan pemerintah agar tidak dijadikan momentum bagi oknum-oknum jahat di negara ini untuk memperkaya diri sendiri.



#Korupsi #corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar