Hello,

Reader

Jadi Buronan KPK ; Boyamin Duga Harun Masiku Telah Mati
Jadi Buronan KPK ; Boyamin Duga Harun Masiku Telah Mati

Jakarta, HanTer - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku telah meninggal dunia. KPK telah menetapkan Harun Masiku sebagai buronan, Senin (20/1/2020) lalu. Sejak itu tersangka dugaan penyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan telah dicari namun keberadaannya masih misterius.

 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meyakini mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sudah almarhum. Apalagi hingga kini tidak ada informasi yang datang kepadanya terkait keberadaan Harun Masiku. Hal inj berbeda dengan informasi buronan KPK lainnya, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Boyamin memgaku selalu mendapat informasi soal Nurhadi dari informannya.

 

"Dasarku adalah (informan) Nurhadi hampir tiap minggu datang menemui aku dengan informasi-informasi baru. Tapi HM (Harun Masiku) tidak ada kabar apa pun. Kalau HM bersembunyi, pasti ada orang yang akan membocorkan ke aku," ujar Boyamin di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

 

Boyamin mengungkapkan, untuk mengetahui keberadaan Harun Masiku, pihaknya juga telah mencoba cari-cari informasi ke jaringan bawah tanah yang selama ini dibinanya, namun hasilnya tidak ada info soal Harun Masiku. Boyamin memiliki dua kemungkinan atas 'raib'-nya Harun Masiku. 

 

Pertama, Harun Masiku menyendiri di tengah hutan dan mati kelaparan. Kedua, memang sudah meninggal dunia ketika bersembunyi atau ketika disembunyikan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu jika KPK tak kunjung menemukan Harun Masiku maka pihaknya akan segera melapor ke kepolisian.

 

"Jika 2 tahun tetap tidak muncul, maka harus dinyatakan meninggal. Serta saat itu KPK harus menerbitkan SP3 karena HM secara hukum telah meninggal. Status meninggal setelah 2 tahun untuk kebaikan istri dan anaknya. Misal istri memungkinkan menikah lagi dan anak-anaknya bisa mewarisi harta HM. KPK yang hebat saja tidak mampu, berarti kesimpulannya adalah meninggal," jelasnya.

 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan, ada kemungkinan eks politikus PDIP Harun Masiku, sudah dibunuh. Menurut dia, ada pilihan mengeksekusi tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar-waktu anggota DPR periode 2019-2024 tu, yang dilakukan oleh oknum. Contohnya kasus pembunuhan kepada mantan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay.

 

“Secara politis dalam political crime, dia bisa dieksekusi. Ada opsi itu, seperti Theys Eluay,” kata Haris dalam diskusi bertajuk ‘ Memburu Buron KPK’ beberapa waktu lalu. 

 

Haris menilai, awalnya upaya Harun Masiku melarikan diri karena keinginan diri sendiri. Namun, belakangan terdapat kekuatan di luar kapasitas untuk menghilangkan yang bersangkutan. “Pasti kalau serapi ini, ada di luar kapasitas dia. Di masa awal, by choice, tetapi hari ini tidak ada yang tahu. Saya tidak bisa baca. Ini hilang,” kata mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tersebut.

 

Terakhir, Harun Masiku disebut berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK, pada Januari 2020. Setelah itu, yang bersangkutan hilang bak ditelan bumi. Haris menilai, pihak KPK juga terkesan tidak berupaya mencari pria asal Sulawesi Selatan tersebut. “KPK tidak ngapa-ngapain dari kacamata publik. Ini dibiarkan. Jejak itu di PTIK, tetapi polisi tidak pernah buat pernyataan,” ujarnya.

 

Haris menambahkan, pilihan Harun Masiku menghilangkan atau dihilangkan masih terbuka. Haris menegaskan, harus ada usaha luar biasa untuk mencari Harun Masiku. Di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan untuk mencari dan menemukan Harun Masiku. Jokowi jangan hanya memberikan keterangan kepada media massa, namun membiarkan KPK berjuang sendiri.

 

Haris mencontohkan keberhasilan Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan sandera dan membawa pulang terpidana kasus korupsi BLBI, Samadikun Hartono, yang sudah melarikan diri selama 13 tahun.

Dia menilai keberhasilan itu karena Presiden Jokowi memerintahkan alat negara untuk melakukan pencarian.

 

“Awali dengan lembaga negara. Ketemu buronan BLBI. Membebaskan sandera di tengah laut. Ada banyak cerita sebagai bangsa. Saya membagi tidak hanya skill, tetapi alat, ada leadership dan policy. Saya yakin dicari, tetapi cara mencari harus ada beda. Harus ada effort luar biasa,” bebernya.

 

Selain Harun Masiku, dalam kasus dugaan suap PAW DPR ini, KPK juga telah menetapkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka. KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu yakni Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri, kader PDIP.

 

Dalam kasus ini, Wahyu meminta kepada caleg PDIP Harun Masiku sebesar Rp900 juta, agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. Dua tersangka pemberi dugaan suap yaitu, Harun Masiku dan Saefulah. Keduanya dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

 

Sementara sebagai pihak penerima yakni, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saat ini ke tiga sudah mendekam di Rutan KPK. Sementara Harun Masiku masih buron. 

 


#Maki #Soal #Harun #Masiku

Komentar Anda
Komentar