Hello,

Reader

Kemenkeu Cairkan Tunggakan DBH DKI Rp2,56 triliun Secara Mencicil
Kemenkeu Cairkan Tunggakan DBH DKI Rp2,56 triliun Secara Mencicil

Jakarta, HanTer - Kementerian Keuangan berjanji bakal mencairkan sisa dana bagi hasil (DBH) Rp5,12 triliun Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal 50 persen dan sisanya di tahap berikutnya.

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, lembaganya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

"Dengan PMK tersebut kami akan mengalokasikan 50 persen daripada DBH yang seharusnya dibayarkan pada triwulan keempat pada 2019. Salah satunya diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta jumlahnya Rp 2,56 triliun," kata Primanto di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Hal itu dikatakan Primanto saat rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta secara virtual. Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, rapat melalui aplikasi Zoom tersebut kemudian disiarkan melalui akun YouTube Bappeda DKI.

Dalam rapat itu hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini bisa disampaikan (dibayar) kepada Pemprov DKI Jakarta," ujar Primanto.

Menurutnya, secara umum nilai Transfer ke Dana Daerah dan Desa (TKDD) yang diterima DKI mengalami penurunan pada 2020. Untuk TKDD yang diterima terdiri dari tiga komponen, yakni Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dan DBH.

Penurunan nilainya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Melalui aturan itu, pemerintah pusat merasionalisasi APBN dalam penanganan Covid-19, sehingga alokasi TKDD yang diterima berbagai daerah termasuk DKI mengalami penurunan.

Awalnya nilai DID yang diterima DKI sebesar Rp630 miliar turun menjadi Rp560 miliar, kemudian DAK NF dari Rp3,2 triliun menjadi Rp3,1 triliun dan DBH turun dari Rp17,2 triliun menjadi Rp14,3 triliun.

"Untuk itu agar Pemda DKI dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian (terhadap postur APBD)," jelasnya.

Sementara itu, untuk DID pada 2019 tidak ada pengurangan alias tetap Rp570 miliar, DAK NF tetap Rp3,147 triliun dan DBH sebesar Rp14,901 triliun. Kata dia, pemerintah pusat telah menyesuaikan TKDD untuk berbagai daerah di Indonesia. Secara total terjadi penurunan sebesar Rp94,22 triliun dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp856,94 triliun menjadi Rp762,72 triliun.

Misalnya, untuk DBH mengalami penurunan Rp27,76 triliun dari Rp117,58 triliun menjadi Rp89,81 triliun, kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp42,71 triliun dari Rp427,09 triliun menjadi Rp384,38 triliun, DID turun Rp1,50 triliun dari Rp15 triliun menjadi Rp13,50 triliun dan sebagainya.

Pramanto menjelaskan, pandemi virus COVID-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia maupun dunia. Untuk di Indonesia, banyak karyawan di berbagai daerah yang dipecat dan dirumahkan karena usahanya terpukul akibat pandemi COVID-19.

Lambat laun, terjadi pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, terutama di kalangan yang mendapat penghasilan secara harian. Bahkan berdasarkan kajian Kemenkeu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menurun sekitar 2,3 persen bahkan minus 0,4 persen setelah adanya COVID-19.

"Saat awal kami menyampaikan proyeksi pertumbuhan APBN 2020 ini tembus 5,3 persen, tapi setelah ada COVID-19 bisa drop dalam kondisi yang sangat berat (-0,4 persen) dan kondisi berat 2,3 persen," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan terobosan penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 terutama untuk penanganan COVID-19 secara terpusat. Recofusing TKDD dilakukan agar digunakan untuk penanganan Covid-19 dan realokasi belanjan APBD agar fokus pada penanganan COVID-19

Dia menambahkan, APBD secara nasional diperkirakan bakal turun sekitar 34 persen. Ini merupakan dampak dari penurunan aktivitas ekonomi akibat wabah COVID-19.

"Jika turun 34 persen dan juga dari sisi TKDD turun sekitar Rp 94,22 triliun karena sebagian akan dipindahkan melalui penanganan Covid-19 ke pusat, maka daerah secara nasional perlu melakukan penghematan sebesar Rp 383 triliun dari belanja pegawai," jelasnya.



#Kemenkeu

Komentar Anda
Komentar