Hello,

Reader

MAKI Minta KPK Mengawal Potensi Korupsi Program Kartu Prakerja
MAKI Minta KPK Mengawal Potensi Korupsi Program Kartu Prakerja

Jakarta, HanTer - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta lembaga tersebut mengawal program Kartu Prakerja tahun 2020 dengan anggaran Rp5,6 triliun. MAKI meminta KPK mengawal program Kartu Prakerja tahun 2020 mengingat besaran anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit diukur.

"Hari ini, Kamis, tanggal 23 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB, MAKI telah berkirim surat melalui email kepada Pengaduan Masyarakat KPK," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Boyamin mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena belum terjadi pembayaran secara lunas sehingga tidak ada kerugian negara. Namun, KPK harus mengawal sebab ada potensi korupsi program Kartu Prakerja tahun 2020 mengingat besaran anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit diukur.

Dia menjelaskan potensi korupsi pada program tersebut adalah diduga akan terjadi pemahalan harga atau mark-up sebesar Rp2,58 triliun. Mengutip pendapat peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program Kartu Prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

"BPK telah memberikan batasan keuntungan pada kisaran sekitar 20 persen (Rp5,6 T dibagi 20 persen adalah Rp1,12 T). Jika keuntungan Rp3,7 T dan dikurangi Rp1,12 T maka akan terjadi pemahalan harga Rp2,58 T," jelasnya.

Selain itu, sambung Boyamin, terdapat dugaan salah perencanaan sehingga sulit dipertanggungjawabkan hasilnya secara terukur. Mengutip pendapat Direktur Indef Tauhid Ahmad, yang mengatakan penggunaan anggaran Rp5,6 triliun tidak efisien karena tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara daring atau online.



#KPK #korupsi #prakerja

Komentar Anda
Komentar