Hello,

Reader

Tajuk: Stok Pangan Aman, Rakyat Inginkan Harga Tidak Naik
Tajuk: Stok Pangan Aman, Rakyat Inginkan Harga Tidak Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabarkan beberapa bahan pokok yang stoknya mengalami defisit di sejumlah provinsi, di antaranya adalah gula pasir yang defisit di 30 provinsi dan bawang putih defisit di 31 provinsi.

Dalam rapat terbatas secara konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, Presiden Jokowi juga mengungkapkan stok kebutuhan pokok lainnya seperti beras yang defisit di tujuh provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di satu provinsi, sedangkan telur ayam defisit di 22 provinsi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan cadangan beras nasional mencukupi jelang Hari Raya Idul Fitri 2020 meski Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.

Menurutnya, dilihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton. Ini sesuai dengan tren yang terjadi pada 2018 puncaknya di Maret dan pada 2019 lalu puncaknya di Maret dan April oleh karena itu cadangan beras secara keseluruhan tersedia,.

Dikatakan, cadangan beras stok nasional itu ada 6,3 juta dan tentunya bagi provinsi yang terbatas nanti Perum Bulog akan memasok stok tersebut.

Selain stok aman, pemerintah juga perlu memberikan jaminan harga pangan tidak mengalami kenaikan. Menurut Airlangga Hartarto, perkembangan harga pangan harian maupun mingguan berada dalam posisi yang cukup stabil.

"Tadi dalam Rapat Terbatas disampaikan perkembangan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil.

Pemerintah sudah memberikan jaminan keterseidaan pangan aman dan harga yang tidak naik. Itulah sebabnya, di tengah pandemic COVID-19 dan menjelang lebaran, masyarakat diminta untuk tidak melakukan panic buying atau melakukan pembelian secara berlebihan.

Kita menyambut gembira stok pangan cukup. Persoalannya bagi rakyat tak hanya stok pangan yang cukup, tapi masalah harga yang menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru selalu melonjak. Apalagi di tengah diberlakukannya PSBB terkait pandemic COVID-19. 

Memang pemerintah sudah menjami ketersediaan pangan dan harga tidak naik, namun seringkali pada kenyataannya ada beberapa item kebutuhan pokok yang langka di pasaran. Harganya juga alami kenaikan. Itulah sebabnya pemerintah harus secara terus menerus melakukan pemantauan di lapangan.

Biasanya kenaikan akibat prinsip ”supply dan demand”. Apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Dalam hukum ekonomi (pasar), dimana persediaan barang sedikit dan permintaan akan barang itu banyak, maka dengan sendirinya harga barang itu akan naik. 

Penyebab lain bisa juga masalah pasokan dan permintaan. Kedua, ada unsur kesengajaan atau penimbunan dari beberapa pihak karena pasokan cukup namun barang di pasar kurang.   

Faktor ketiga, terjadi penimbunan pribadi yang dilakukan masyarakat karena ada kepanikan. 

Masyarakat berharap harga bahan kebutuhan pokok dapat terkendalikan oleh Pemerintah. Kedua, memangkas rantai distribusi dan memastikan bahwa seluruh elemen yang dapat mengganggu proses distribusi pangan bisa ditanggulangi. Bila stok pangan tersedia, hal itu tidak serta-merta menjamin harga pangan bisa terkendali. Pada fase inilah proses distribusi pangan memiliki peran vital. 

Yang jelas kenaikan harga kebutuhan pokok di saat hari besar polanya sudah berulang-ulang setiap tahun dan seolah sudah menjadi siklus tahunan. Kenyataannya terus berulang, apa Pemerintah seakan tidak dapat mengantisipasi fenomena ini?

Masyarakat sampai saat ini mempertanyakan langkah kongkrit Pemerintah. Seharusnya pemerintah memiliki jurus pamungkas untuk meredam kenaikan harga disetiap hari-hari besar keagamaan, sehingga melonjaknya harga dapat diseimbangkan dengan kesejahteraan rakyat kecil.

Ada beberapa hal yang membuat kenaikan harga-harga bahan pokok di pasar, diantaranya, sistem permintaan dan penawaran sangat bebas, tidak ada adab/perilaku yang berpijak pada akhlak mulia yang mengutamakan masyarakat sebagai pihak yang dipenuhi kebutuhannya alias terlalu kapitalis.  

Selain itu, permainan di tingkat tengkulak, distributor yang melenyapkan suplai barang di pasaran. Dan yang terakhir, peran penting Pemerintah sebagai pihak pengatur dalam mengendalikan ekonomi rakyat, seharusnya berkuasa penuh dalam memberikan jaminan akan kebutuhan dasar rakyatnya. 

Pemerintah jelas bertanggungjawab untuk mengatur ketersediaan barang di pasar.  Untuk itu, dalam mengendalikan harga pasar tentu dengan cara mengendalikan persediaan barang yang merupakan kewajiban Pemerintah. Namun juga mengendalikan hawa nafsu konsumen yang mendorong untuk membeli barang dalam jumlah yang sangat banyak. 

Kita hanya menginginkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, tidak mengalami kenaikan signifikan, sehingga rakyat senang dan bahagia.



#Corona #covid-19 #sembako #harga #pangan

Komentar Anda
Komentar