Hello,

Reader

Laporan Penistaan Agama Sukmawati, Edy Mulyadi: Penegakan Hukum Masih Tebang Pilih
Laporan Penistaan Agama Sukmawati, Edy Mulyadi: Penegakan Hukum Masih Tebang Pilih

Jakarta, HanTer – Edy Mulyadi, yang ditugaskan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) untuk melaporkan Sukmawati atas dugaan penistaan agama yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno, Presiden RI Pertama menyesalkan laporannya tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan oleh kepolisian dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

“Saya hanya mampu mengelus dada. Langkah selanjutnya tidak ada yang bisa diambil kalau polisi sudah memutuskan bahwa tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana," kata Edy Mulyadi di Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bernomor B/1638/IV/RES.1.24./2020/Ditreskrimum bertanggal 1 April 2020 yang diperlihatkan Edy Mulyadi tertera  bahwa : Laporan Polisl Nomor : LPIBI0991/XII2019IBaraskrim, tanggal 21 November 2019, tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP yang tarjadi atau diketahui terjadi pada tanggal 18 November 2019.

Dalam laporan tersebut polisi telah melakukan Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/179I|/2020/Ditreskrimum, tanggal 15 Januari 2020,  Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 18 Maret 2020; dan HasiI Gelar Perkara tanggal 11 Marat 2020. Polisi juga telah me|akukan interview/klarifikasi terhadap pelapor; juga telah melakukan imerview/klariflkasi terhadap saksi-saksi, ahli Agama dan ahli Bahasa lndonesia. 

Menurut Edy, dengan tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan laporannya tersebut maka diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia telah tebang pilih. Hukum hanya tajam jika berhadapan dengan para oposan, orang yang mengkritik penguasa, orang-orang yang tidak sebarisan dengan penguasa maka hukum ditegakkan dengan tegas dan keras. 

"Tapi sebaliknya, hukum sama sekali tidak berlaku apabila pelakunya dari kalangan Istana dan para pendukungnya," tandasnya.

Pada awalnya, sambung Edy, pihaknya melaporkan Sukmawati ke polisi karena berharap polisi dibawah pimpinan Jenderal Idham Aziz tidak sama dengan polisi dibawah Kapolri sebelumnya. Tapi nyata dan faktanya Kapolri saat ini tidak berbeda dengan sebelumnya yang tetap berpijak ke penguasa dan para pendukungnya.

"Apa yang akan kita lakukan, ya sudah kita semakin tahu bahwa Polri yang tidak adil terhadap umat," tegasnya. 

Sebelumnya, Kamis (21/11/2019), Edy Mulyadi sebagai Sekjen GNPF ditugaskan GNPF  melaporkan putri proklamator Ir Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan Edy diterima polisi dengan Nomor LP/B/0991/XI/2019/Bareskrim tertanggal 21 November 2019.Laporan tersebut merupakan laporan kelima terhadap Sukmawati ke polisi. 

Semua laporan itu terkait pernyataan Sukmawati dalam acara diskusi bertajuk "Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme". Dalam laporannya, pelapor juga menyertakan video pernyataan Sukmawati beserta link artikel berita terkait hal tersebut.

Terkait pernyataan itu, Sukmawati telah dilaporkan ke Bareskrim pada Senin (18/11/2019) dan Rabu (20/11/2019) oleh pihak berbeda. Selain itu, Sukmawati dua kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 15 dan 18 November 2019. Pasal yang disangkakan dalam seluruh laporan itu adalah Pasal 156a KUHP tentang Penistaan Agama.

Terpisah, Sukmawati membantah dirinya telah menistakan agama Islam. Menurutnya, pemberitaan yang tersebar di media sosial telah diubah oleh orang tak bertanggung jawab. "Jadi, setelah ibu perhatikan dan ibu amati, saya merasa sangat dirugikan oleh media online yang mempunyai pemikiran usil, tangan-tangan jahil untuk mengubah kata-kata saya dan diedit," kata Sukmawati dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (18/11/2019).



#Penistaanagama #sukmawati #umatislam

Komentar Anda
Komentar