Hello,

Reader

Hukum Mati Koruptor Anggaran Wabah Corona
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri
Hukum Mati Koruptor Anggaran Wabah Corona

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri kembali mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan korupsi terkait dana anggaran bencana pandemi Covid-19. Jika ditemukan, KPK tak segan bertindak tegas dengan menetapkan hukuman mati bagi para pelakunya. Apalagi pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang harus ditanggulangi bersama.

“Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukumannya pidananya adalah pidana mati,” kata Firli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/4/2020).

Pernyataan Ketua KPK mendapat dukungan Presiden Gumregah Nusantara, dr. Ali Mahsun Atmo, M. Biomed. Menurutnya, siapa saja yang 'Aji Mumpung' melakukan korupsi bansos ditengah ratusan juta rakyat kecil makin menderita dan sulit isi perut keluarga akibat wabah Corona,  harus dihukum seberat-beratnya. 

Apalagi, lanjutnya, lebih-lebih jika pelakunya adalah pejabat negara yang berwenang atau terkait dengan kebijakan Bansos. Juga terkait anggaran untuk keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Wabah Corona ini adalah ancaman besar keselamatan jiwa dan kecukupan pangan, serta nasib dan masa depan pekerjaan, mata pencarian hidup dan ekonomi rakyat Indonesia. 

Ketua Umum DPP APKLI ini meminta Presiden Jokowi menghukum mati pejabat negara yang mengkorupsi dana bansos, serta dana penanganan wabah corona lainnya yang dialokasikan sebesar Rp. 405,1 triliun.

Bentuk Satgas

Lebih lanjut Ketua KPK Firli menekankan, saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun mengedepankan kedeputian pencegahan, khususnya koordinasi supervisi pencegahan terkait korupsi. Saat ini KPK juga telah membuat satuan tugas (satgas) gabungan antara Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.

Filri menegaskan, saat ini lembaganya telah memetakan titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi saat pandemi Covid-19. Salah satu titik rawan adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Ia memaparkan, titik mana saja yang rawan terjadi korupsi, mulai dari pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, lalu pengalokasian anggaran baik APBN dan APBD hingga bansos.

Pencegahan

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengakui, saat ini semua pihak memang berharap besar pada KPK. Oleh karena itu penanggulangan Covid-19 menjadi momentum terbaik KPK dalam mengimplementasikan Konsep Pencegahan Korupsi khususnya dalam upaya besar bangsa di dalam menghadapi bencana non alam yang luar biasa. 

"Saat ini kondisi pasal 2 UU Tipikor sudah efektif, dimana penetapan Kedaruratan Nasional sudah diambil, sehingga unsur "negara dalam keadaan bahaya" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) sudah terpenuhi, sehingga pelaku tindak pidana atas Anggaran Covid-19 dapat dijatuhkan hukuman pidana mati," ujarnya.



#KPK #korupsi #corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar