Hello,

Reader

IPW: Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar Sebagai Kepala BNPT Maladministrasi
IPW: Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar Sebagai Kepala BNPT Maladministrasi

Jakarta, HanTer - Indonesia Police Watch (IPW) menilai penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) oleh telegram Kapolri Jenderal Idham Azis adalah sebuah maladministrasi. Pasalnya, telegram Kapolri tentang penunjukan tersebut  bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak memfaitaccompli serta mengintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

"Untuk itu TR (telegram) pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5/2020).

 

Neta menuturkan, pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang Presiden. Bahkan Presiden mempunyai wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT. Seperti yang pernah dialami Ansaad Mbay. Presiden Jokowi pernah memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT.

 

Bahkan Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan Presiden dan terkesan terburu buru hendak mencopot Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.

 

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT disebutkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur kepolisian. Artinya non pegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT tersebut.

 

Sejak berdirinya BNPT, memang pimpinannya selalu dari kepolisian. Tapi hal itu bukan serta merta Kapolri bisa main tunjuk dan mengganti Kepala BNPT dengan telegramnya. Kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan pergantian dan calon pengganti kepada Presiden, bukan melakukan intervensi dan memfaitaccompli presiden dengan telegram serta menunjuk pejabat barunya.

 

"Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah labgsung Kapolri. Padahal BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden, yang bertanggungjawab kepada Presiden," ujarnya.

 

Sebab itu, sambung Neta, ada dugaan kesalahan administrasi dalam penunjukan Irjen Boy Rafli sebagai Kepala BNPT oleh telegram Kapolri.

Dengan adanya kesalahan fatal ini, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Irjen Boy Rafly sebagai Kepala BNPT. IPW juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, sama seperti saat presiden memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT.

 

"Tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali pensiun dari Polri selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi. Bahkan Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol, yakni selama dia memimpin BNPT aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup, sehingga Densus 88 bisa membersihkan kantong kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah," pungkasnya.



#Ipw #polisi #jenderal #mutasi

Komentar Anda
Komentar