Hello,

Reader

Jaga Daya Beli, Turunkan Harga BBM dan Tarif Listrik
ilustrasi. (Ist)
Jaga Daya Beli, Turunkan Harga BBM dan Tarif Listrik

Jakarta, HanTer - Pemerintah diimbau untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan menjaga daya beli, khususnya pada masyarakat kategori miskin dan hampir miskin di tengah pandemi COVID-19. Pengurangan beban bisa dilakukan dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik.

“Penurunan dapat dilakukan terutama pada biaya-biaya yang dikontrol pemerintah atau administered prices,” kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Ishak menuturkan, harga BBM yang menjadi salah satu komponen terbesar pengeluaran penduduk miskin yaitu lima persen untuk penduduk miskin di kota dan empat persen untuk penduduk miskin di desa.

Kendati, kata dia, penurunan mobilitas orang saat ini berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM, namun BBM tetap berperan besar untuk menunjang mobilitas barang atau logistik yang merupakan peran krusial selama pandemi. “Harga minyak mentah terus mengalami penurunan hingga di bawah 25 dolar AS per barel,” ujarnya.

Ishak menyatakan harga dasar BBM di bawah RON 95 dapat turun pada kisaran Rp4.500 hingga Rp5.000 per liter dan berpotensi lebih rendah jika Kementerian ESDM menurunkan biaya konstanta seperti alpha pengadaan, penyimpanan, dan distribusi serta margin perusahaan penyalur BBM.

Pada Februari 2020, pemerintah telah menaikkan biaya konstanta dari Rp1.000 menjadi Rp1.800 untuk bensin RON di bawah 95 dan minyak solar CN 48 serta dari Rp1.200 menjadi Rp2.000 untuk bensin RON 95, RON 98, dan minyak solar CN 51.

Menurut Ishak, seharusnya dalam situasi saat ini pemerintah dapat merevisi kembali formula penetapan harga BBM tersebut sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

Tak hanya harga BBM, Ishak mengatakan pemerintah juga dapat menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900 VA.

Ia menyebutkan saat ini golongan rumah tangga R1/900VA yang mendapat pemotongan 50 persen hanya sebanyak 7,2 juta pelanggan dari total 22,1 juta padahal sebagian dari mereka diperkirakan telah masuk dalam kategori penduduk miskin dan rentan miskin.

Selanjutnya, Ishak turut menyarankan pemerintah menurunkan harga elpiji tiga kilogram yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah karena sejalan dengan turunnya bahan baku utama elpiji yaitu propana dan butana. Harga propana Aramco yang menjadi acuan perhitungan harga subsidi elpiji turun dari 430 dolar AS per ton pada Maret 2020 menjadi 230 dolar AS per ton pada April 2020. “Sementara itu harga butana turun dari 480 dolar AS per ton menjadi 240 dolar AS per ton pada periode yang sama,” katanya.

Oleh sebab itu, seiring dengan potensi penurunan realisasi anggaran subsidi elpiji tiga kilogram sebesar Rp50,6 triliun pada tahun ini maka pemerintah memiliki cukup ruang untuk menurunkan harga elpiji di kisaran Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram. “Penurunan tersebut akan memberikan efek yang cukup besar untuk mengurangi biaya hidup masyarakat khususnya yang terdampak COVID-19,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah yang menerapkan PSBB karena banyak negara berkembang yang telah mengadopsi kebijakan ini seperti Malaysia dan Thailand.

“Pengelolaan air bersih berada dalam kendali pemda jadi sudah saatnya mereka ikut menanggung sebagian beban masyarakat dengan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air bersih di daerah mereka,” katanya, dilansir Antara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui peningkatan anggaran bantuan sosial dan perluasan penerima manfaat.

Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan I-2020 hanya berada di level 2,97 persen atau terkontraksi 2,41 persen dibandingkan periode sama tahun lalu 5,07 persen. “Daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong konsumsi dan konsumsi itu kontribusinya sebesar 58 persen terhadap ekonomi,” katanya.

Menurut Tauhid, stimulus jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun yang termasuk untuk pemberian bansos kepada masyarakat dinilai tidak cukup dalam mendorong daya beli. “Bantuan sosialnya harus diperluas dan nilainya harus ditambah karena Rp110 triliun tidak cukup dan sudah tidak relevan di tengah situasi seperti ini,” ujarnya. (Arbi/Safari/Ant)



#pln #pertamina

Komentar Anda
Komentar