Hello,

Reader

Ombudsman: Terkait Kenaikan Tarif Listrik Tak Wajar, Jokowi Diminta Beri Peringatan Pimpinan PLN
Ombudsman: Terkait Kenaikan Tarif Listrik Tak Wajar, Jokowi Diminta Beri Peringatan Pimpinan PLN

Ombudsman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan khusus terhadap pimpinan PLN atas tindakan yang tidak profesional atau tak patut itu terkait keluhan warganet mengeluhkan kenaikan tagihan listrik yang tidak wajar di media sosial.

Demikian disampaikan anggota Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida. “Saya menduga kenaikan tagihan bulan Mei 2020 itu adalah produk spekulasi yang sistematis di tingkat internal PLN,” papar La Ode dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

La Ode juga menduga PLN telah melakukan tindakan malaadministrasi sebagai aparatur pemerintah yang berada pada lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk kebutuhan primer dari rakyat.

“Tindakan malaadministrasi berupa tidak profesional dalam memberikan pelayanan yang menciptakan ketidaknyamanan masyarakat atau khususnya para pelanggan," ujarnya.

Ia mengatakan tidak sedikit dari warganet yang kemudian protes keras atas ketidak-profesionalan pihak PLN itu.

Semula, PLN menyatakan bahwa kenaikan tagihan listrik disebabkan oleh meningkatnya daya listrik pada saat Work from Home, sekolah dari rumah, dan sejenisnya. Eh, pada hari-hari terakhir malah mengakui ada tambahan pembayaran sebagai carry over dari pemakaian pada bulan-bulan sebelumnya," kata Laode.

Jika penjelasan terakhir itu benar, kata Laode, berarti aparatur PLN tidak menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, karena tugas PLN adalah melakukan pencatatan dengan cermat dan benar tentang jumlah pemakaian listrik oleh masyarakat secara tepat setiap bulan.

Menurut dia, penggunaan daya adalah sesuatu yang pasti dan tak bisa dikarang-karang.

"Maka, sekali lagi jika pernyataan itu benar, sudah jelas pihak PLN hanya berspekulasi dalam menentukan jumlah tagihan setiap bulan. Sungguh sangat memprihatinkan," ucapnya.

Investigasi

Laode Ida menyarankan pemerintah melakukan investigasi lebih jauh untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan warganet mengeluhkan kenaikan tagihan listrik yang tidak wajar di media sosial.

"Diperlukan investigasi lebih jauh untuk mengetahui ada apa atau apa sesungguhnya yang terjadi di intern PLN? Apa ada unsur kesengajaan dengan memanfaatkan momentum COVID-19 untuk secara paksa menyedot uang rakyat? Tepatnya, perlu diperiksa lebih jauh, jangan sampai ada potensi konspirasi di internal PLN yang merugikan rakyat," ujarnya.

Ia juga menduga PLN telah melakukan tindakan malaadministrasi sebagai aparatur pemerintah yang berada pada lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk kebutuhan primer dari rakyat.



#PLN #ombudsman #jokowi #listrik

Komentar Anda
Komentar