Hello,

Reader

Ulama dan DPR Dukung MUI Tolak Kedatangan TKA China
Ilustrasi (ist)
Ulama dan DPR Dukung MUI Tolak Kedatangan TKA China

Jakarta, HanTer - Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah Indonesia, antara lain mendesak Pemerintah untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apapun juga. Karena TKA dari China adalah transmitor utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.

Pernyataan sikap MUI ini mendapat dukungan berbagai kalangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustadz Edy Mulyadi mendukung pernyataan dan sikap MUI kepada pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan kontradiktif dengan peraturan pemerintah sendiri terutama terkait penanganan Covid-19 selama ini dan masuknya ratusan TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Pernyataan dan sikap MUI itu sangat bagus karena saat ini ada ketidakadilan yang sangat kentara," ujar Edy Mulyadi kepada Harian Terbit, Minggu (10/5/2020).

Menurut Edy, ketidakadilan yang dilakukan pemerintah, yakni bersikap keras dan tegas terhadap rakyatnya sendiri dengan aturan harus di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh berkerumun, harus memakai masker, cuci tangan dan physicall distancing. Bahkan ada acara pernikahan yang  dibubarkan. Sholat Jumat atau tarawih yang dilarang, serta yang mudik diperintahkan untuk putar arah kembali dan dikenakan denda. 

"Namun hal itu berbeda terbalik dengan sikapnya terhadap TKA China yang sangat longgar, tiap hari kita baca dari group WA, media sosial, bagaimana setiap hari TKA China terus membanjiri Indonesia, khususnya di Konawe, Sulawesi Tenggara," jelasnya.

Ketidakadilan yang dialami rakyat, sambung Edy, juga semakin diperparah ketika Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) justru malah membuat aturan yang membingungkan rakyat, membuat aturan membuka semua moda transportasi, baik darat, udara dan laut.

"Akibat dibukanya moda transportasi, maka bandara Soekarno-Hatta terjadi lonjakan penumpang. Sehingga membuat puluhan penumpang pesawat positif Covid-19. Ini gila sekali. Jadi sebetulnya, pemerintah serius tidak menghadapi perang melawan Covid-19," tanyanya.

Mencla-Mencle 

Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo menilai adanya sikap dan pernyataan MUI karena semua pihak menilai tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini mencla-mencle. Sejak awal pemetintah tak mau jujur bahkan bohong wabah corona tidak akan masuk Indonesia dengan argumen yang dibuat-buat. Antara lain, corona tak kuat di negara tropis. 

Menurutnya, pemerintah juga terkesan tidak berdaya  terkait masuknya ratusan TKA China ke Konawe disaat pengangguran dan kemiskinan masih terjadi di Indonesia. "Belum lagi rakyat sendiri diperketat di tengah wabah Corona tapi penerbangan dark RRT terus dibuka. Maunya rezim ini apa?," tanyanya.

Sikap pemerintah yang mencla - mencle tersebut, sambung Anton, maka pihaknya mendukung dengan upaya MUI yang menjadi pelopor untuk bersikap tegas dan keras bahwa rezim saat ini harus menghentikan TKA dari RRT. Rezim saat ini juga harus konsisten dalam bernegara yakni mengutamakan keselamatan rakyat bukan malah mengutamakan investasi apalagi yang menguntungkan RRT tapi merugikan RI. 

"Investasi itu harusnya menguntungkan segenap rakyatnya," papar mantan Jendral Polri ini. 

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengakui, saat ini memang banyak pihak yang merasa prihatin yang sangat mendalam terkait dengan sikap pemerintah saat ini. Karena pemerintah saat ini semakin menantang dan membabi-buta memasukan TKA China. Padahal memasukan TKA China jelas sangat membahayakan warga negara Indonesia sendiri. 

"Ancaman itu bisa saja nyawa karena virus corona yang asalnya dari China dan juga membahayakan keutuhan NKRI. Karena diduga kuat China ingin menjajah NKRI secara penuh," ujarnya.

Dengan sikap pemerintah saat ini, sambung Novel, maka sudah tepat dengan pernyataan MUI. Novel pun meminta agar MUI Pusat segera keluarkan Fatwa Jihad untuk mengusir TKA China yang disinyalir bukan tenaga kerja biasa. Sehingga harus segera diambil tindakan untuk segera mengantisipasinya masuknya secara terus menerus TKA China ke Indonesia. 

"Kami, PA 212 siap jihad mengusir siapapun yang ingin menjajah NKRI dan membawa virus corona yang diduga senjata biologi pemusnah masal yang dibuat China," tegasnya 

Membahayakan

Sementara di DPR, kata Saleh, dalam rapat dengan Menteri Tenaga Kerja, Komisi IX DPR RI mendesak untuk menolak masuknya kedatangan TKA dari China di masa pandemi Covid-19 saat ini. Komisi IX, menurut Saleh, menilai bahwa kedatangan TKA ke Indonesia bisa membahayakan. Terutama dari segi kesehatan terkait dengan pagebluk virus corona.

"Meskipun mereka telah diperiksa sebelum masuk ke Indonesia, tetapi ada banyak orang yang positif corona dengan status OTG (orang tanpa gejala). OTG ini berbahaya. Sebab, orangnya kelihatan sehat tetapi hakikatnya sakit. OTG ini potensial juga menyebarkan virus corona," papar Saleh.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah Indonesia. Berikut pernyataan sikap 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia.

Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apapun juga. Karena TKA dari China adalah transmitor utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.

Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/ desa/ nagari) dalam masa pandemi Covid-19 ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. Jika ditemukan TKA maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam setiap kebijakannya. Kami pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, mendesak kepada presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia. Sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya.



#TKA #China #mui #dpr #ulama

Komentar Anda
Komentar