Hello,

Reader

IHW: Dampak Covid-19 Berpotensi Ganggu Aktivitas Ekonomi Indonesia
IHW: Dampak Covid-19 Berpotensi Ganggu Aktivitas Ekonomi Indonesia

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi Corona virus desease (Covid-19) akan menurun dari 3% menjadi hanya 1,5% saja atau bahkan lebih rendah lagi. Perkembangan pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia.

 

"Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya dapat mencapai 4% atau lebih rendah tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas perekonomian," ujar Ikhsan Abdullah saat menjadi moderator dalam Focus Group Discussion (FGD) via zoom dan youtube bersama sejumlah narasumber serta puluhan peserta diskusi bertema "Approach Pembiayaan Syariah yang Tertunda Semasa Covid-19 dan Treatment Khusus Penyelesaiannya Pasca Pandemi. Siapkah Pengadilan Agama Menghadapi Lonjakan Sengketa Syariah Tersebut?", Senin (11/5/2020).

 

Menurutnya, implikasi pandemi Vovid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah.

 

"Penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global yang memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary)," paparnya.

 

Adapun langkah yang luar biasa tersebut, sambung Ikhsan, adalah dibidang keuangan negara termasuk dibidang perpajakan dan keuangan daerah. Selain itu juga sektor keuangan yang harus segera diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional. Dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

 

"Untuk mengatasi itu semua diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud," tandasnya.

 

Ikhsan menilai, Presiden Jokowi saat ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Perpu itu dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

 

Dalam pernyataan resminya, Presiden Jokowi memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial serta Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat.

 

Selain itu Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil dan usaha

menengah.

 

Dalam menghadapi covid-19 lanjut Ikhsan berbagai lembaga negara maupun pemerintahan telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pandemi global ini, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Covid-19.

Dalam FGD yang diinisiasi oleh Indonesia Halal Watch (IHW) turut hadir Dr. Mardi Candra, S.Ag Ahli Hukum Syariah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Prof. Dr. Zaenal Arifin Husein, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang - Undangan MUI, Prof. Dr. Jaih Mubarok Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, Mustolih Siradj, SH.i Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Dosen FSH UIN Jakarta, H. Ayep Zaki, SE Ketua Umum FKDB, Pengusaha Agrobisnis (on farm) Fokus dibidang peningkatan budi daya pertanian dan Partner IAP Law Firm, H. Syaeful Anwar, SH.



#Ihw #corona #covid-19 #ekonomi

Komentar Anda
Komentar