Hello,

Reader

Izin Pulau Reklamasi Sarat Kepentingan dengan Pilpres 2024
Izin Pulau Reklamasi Sarat Kepentingan dengan Pilpres 2024

Jakarta, HanTer - Diizinkannya reklamasi pulau C, D, G, dan N di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai sarat politis terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, para konglomerat disebut menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024 atas diizinkannya reklamasi pulau tersebut.

"Izin reklamasi ini sangat menguntungkan mereka," ungkap pengamat Politik Muslim Arbi di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Muslim menerangkan, pemberian izin reklamasi ini tentu ada konsekuensi untuk membantu Pilpres 2024. "Dalam politik itu tidak ada makan siang yang gratis. Semua harus ada timbal baliknya. Dan mereka ini akan membantu pendanaan jagoan yang maju di Pilpres 2024," paparnya.

Ia mengatakan, semua partai politik yang berkuasa sedang mengumpulkan dana untuk Pemilu dan Pilpres 2024. "Biaya pemilu yang besar membuat partai yang berkuasa mencari uang baik melalui kebijakan maupun menenpatkan kader-kadernya di tempat yang ‘basah’," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi telah merestui pembangunan di empat pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, yakni pulau C, D, G, dan N. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 13 April 2020 lalu itu, empat pulau reklamasi tersebut digolongkan dalam zona budidaya nomor 8 atau Zona B8.

"Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) Perpres tersebut.

Pasal selanjutnya, mengatur kegiatan yang diperbolehkan dan tak diperbolehkan di empat pulau reklamasi ini.

Kegiatan yang diperbolehkan yakni kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di empat pulau ini adalah pembuangan limbah, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8, kegiatan yang mengganggu muara sungai, kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.

Perpres Jokowi ini sesuai dengan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir tahun lalu. Saat itu, Anies mencabut izin prinsip 13 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Namun pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); G (PT Muara Wisesa Samudra); dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.



#Reklamasi #ahok #jokowi #pilpres

Komentar Anda
Komentar