Hello,

Reader

Sindir Anies Perihal Data Bansos di DKI Ngawur, M Taufik Tantang Wamendes PDTT Adu Debat
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi
Sindir Anies Perihal Data Bansos di DKI Ngawur, M Taufik Tantang Wamendes PDTT Adu Debat

Jakarta, HanTer - Pernyataan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi prihal data pembagian bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta paling ngawur, kerap ditentang berbagai pihak.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, menantang Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi untuk berdebat prihal pembagian bansos di Ibu Kota. Taufik mengaku sangat menyayangkan pernyataan Budi Arie yang menyebut DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling kacau dalam hal DTKS untuk penerima bansos. Bagi M Taufik, Budi Arie berbicara ngawur.

"Saya sangat menyesalkan pernyataan Arie Budi Setiadi tersebut. Menurut saya, yang jutru ngawur dan kacau adalah Wamendes PDTT Arie Budi Setiadi yang bicara tanpa fakta dan tendensius bicara bernuansa politis hanya untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai pejabat publik, apalagi levelnya wakil menteri, Arie Budi Setiadi tidak boleh asal ngomong," ucap M Taufik kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Dirinya mengaku tak hanya sedang membela Gubernur Anies Baswedan terkait pernyataan Budi Arie. Namun, ia siap adu argumen prihal data bansos DKI.

"Bukan sekadar ingin membela Gubernur Anies Baswedan, saya siap berdebat dengan Arie Budi Setiadi tentang data bansos DKI Jakarta. Perlu saya tegaskan bahwa data di Pemprov DKI Jakarta jumlah penerima bansos sudah terverifikasi, yaitu 1,2 kepala keluarga (KK) atau 3,7 orang atau individu. Itu adalah data resmi Pemprov DKI Jakarta," kata M Taufik.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya sekaligus meminta kepada individu-individu di pemerintah pusat untuk tidak membuat gaduh suasana yang dapat mengganggu upaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Terutama warga DKI Jakarta yang secara ekonomi membutuhkan bantuan sosial.

"Pemerintah pusat sendiri secara institusional sudah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial kepada warga Jakarta," imbuh dia.

Sebelumnya diketahui, semua berawal ketika Budi Arief menyebut data DKI Jakarta paling ngawur. Dalam siaran di Facebook Migrant Care, Wamendes Budi Arie berbicara soal bantuan sosial dari pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Budi Arie mengajak masyarakat turut memantau program ini.

"Soal bantuan sosial atau program jaring pengaman sosial pemerintah. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga, memantau, melaporkan jika ada kejanggalan-kejanggalan karena dengan dunia sosial media yang luar biasa ini, semua kejadian yang aneh-aneh itu cepat terekam, cepat terpublikasikan," kata Budi Arie, Rabu (13/5/2020).

Budi Arie berbicara soal kepala desa di Sumatera Selatan yang ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Dia mendukung upaya masyarakat untuk memviralkan kejadian ini agar jadi efek jera.

Budi Arie lalu menyoroti pimpinan DPRD di Jawa Timur yang masuk list penerima bansos. Dia menyebut hal itu lucu.

Inti dari permasalahan ini, kata Budi Arie, adalah data. Sembari menyinggung Provinsi DKI Jakarta, dia ingin data ini diperbaiki.

"Jadi begini, ini juga sekaligus isu terakhir paling penting dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah bahwa persoalan data harus kita perbaiki bersama-sama. Ini konsolidasi data kita tentang DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini harus kita evaluasi, harus kita revisi karena itu sejak tahun 2011 tidak pernah diupdate, karena itu banyak data data ngawur," ucap dia.

"Yang paling ngawur itu provinsinya Mas Wahyu Susilo itu provinsi DKI Jakarta, provinsi asalnya Mas Wahyu karena Mas Wahyu asli Jakarta dia. Itu memang datanya kacau sekali. Kita berharap dengan peristiwa ini kita konsolidasi data kembali," ucap Wamendes.

Hanya Salah Paham

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi yang menyebut data penerima bansos di DKI Jakarta kacau dan ngawur. Riza menyatakan, kritik dari Budi Arie itu hanya salah paham.

Bahkan, ia mengajak Budi Arie untuk duduk bersama membahas masalah data penerima bansos di Jakarta.

"Kalau dari Wamendes merasa masih ada yang kurang, bisa koordinasi dengan pihak kami dan Kemensos di pusat yang sama-sama punya basis data dan bisa saling dicek sama-sama. Kalau di lapangan masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki sama-sama," kata Riza di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Riza menjelaskan bahwa, data penerima bansos di Jakarta memang beragam. Baik dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), data Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan data lainnya.

Oleh karena itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penyempurnaan data penerima bansos lewat perangkat RT dan RW.

Politikus Partai Gerindra itu pun mengatakan proses verifikasi di RT dan RW tidak semudah yang dibayangkan. Dari hasil verifikasi sementara, menurutnya masih ditemukan 1,6 persen data penerima bansos yang invalid atau tidak sesuai.

"Data itu lah yang kita koreksi terus. Akhirnya ada penambahan, kita berikan RT/RW untuk melakukan perbaikan," ujar Riza.

"Dan kita juga memberi kesempatan kepada warga yang berhak silakan koordinasi kepada RT/RW, nanti RT/RW yang lakukan verifikasi, klarifikasi, dan validasi," tambahnya.


#Bansos #anies #menteri #jokowi #dprd #dki #corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar