Hello,

Reader

DPR Usul Cetak Uang Rp600 Triliun Dorong Krisis Ekonomi, Awas People Power 
DPR Usul Cetak Uang Rp600 Triliun Dorong Krisis Ekonomi, Awas People Power 

Jakarta, HanTer - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sudah mengatakan bahwa pencetakan uang untuk menambah likuiditas tidak tepat dilakukan. Hal sama juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, anehnya, ada anggota DPR yang mendorong pemerintah melakukan pencetakan uang. 

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie MA, PhD mempertanyakan sikap DPR yang ngotot mengusulkan mencetak uang sebanyak Rp600 triliun. DPR mengusulkan mencetak uang sebanyak itu dengan alasan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona atau Covid-19.

"Partai-partai di DPR tak bertaji dan kehilangan ruh membela rakyat," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Minggu (17/5/2020).

Jerry menilai, desakan DPR agar Bank Indonesia (BI) uang Rp600 triliun akan berakibat fatal. Apalagi pogram cetak uang Rp600 triliun itu tanpa kajian komprehensif. Oleh karena itu DPR seakan lupa saat percetakan uang pada 1998 lalu dan dampaknya inflasi cukup tinggi yakni 70%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pun tembus Rp 17 ribu.

"Biaya krisis kala itu yang ditanggung oleh pemerintah mencapai 70% dari produk domestik bruto," jelasnya.

Jerry memaparkan, kendati usulan DPR ditolak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia. Namun DPR tak bergeming. Saat ini DPR tak memikirkan sebuah risiko cause and effect (sebab akibat) jika percetakan uang ini dilakukan. Padahal jika cetak uang Rp600 triliun dilakukan maka siap-siap Indonesia menghadapi inflasi.

"Saya tak mengerti akan pola pikir pimpinan DPR di periode ini. Memang kekuatan pemerintah lewat parlement power (kekuatan parlemen) mereka unggul jauh, tapi jangan remehkan people power (kekuatan rakyat) lebih besar 270 juta berbanding 575 kursi. Apalagi oposisi hanya PKS saja akan sulit membendung langkah ini. Bisa people power imbas dari krisis ekonomi," jelasnya.

Buktinya revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009, dan Perppu No 1 Tahun 2020 untuk tangani pandemi Covid-19 diterima dan disahkan DPR atau resmi jadi UU. Pada intinya hukum di negeri ini telah diamputasi. Jika tejadi korupsi dana Covid-19 maka tak ada hukuman perdata dan pidana.

"Menurut saya cetak uang bisa saja dilakukan BI tapi economic impact (dampak ekonomi) serta economic condition (kondisi ekonomi) bisa berbahaya. Jelas ini akan menambah likuiditas perbankan serta membantu pembiayaan defisit fiskal bukan hal yang tepat," tandasnya.

Lebih baik moneter policy (kebijakan moneter) yang kerap dilakukan misalkan menurunkan giro wajib minimum (GWM), selain itu langkah brilian jika membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dilibatkan. Perlu juga memahami UU No 7  Tahun 2011.

"Pertanyaan saya kenapa DPR ngotot mendorong BI cetak uang sebanyak itu? Apakah DPR punya solusi atau bicara tanpa kajian yang komprehensif?" tanyanya.

Rizal Ramli

Terkait bahaya mencetak uang hingga ratusan triliun, Jerry pun mengutip pernyataan dari ahli ekonomi Indonesia Rizal Ramli, "Jangan sampai Indonesia mengulangi kesalahan seperti itu. Di Amerika Latin dan Zimbabwe, banyak sekali negara yang bisa cetak uang, namun akibatnya ekonomi mereka hancur." 

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, mencetak uang di saat ini sangat riskan apalagi bila pemerintahannya tidak kredibel. Justru hal itu akan memunculkan praktik seperti BLBI yang sangat menghebohkan itu.
Bahkan, kata Rizal Ramli, bila BI mencetak uang, maka nilai rupiah bisa anjlok hingga Rp20 ribu. Dan hal ini tentunya sangat membahayakan perekonomian negara.

"Itu komentar ngawur. Dasar anak TK (istilah Gus Dur untuk anggota DPR). Itu bukan cetak uang (Rp 500 triliun, red.). Itu total intervensi BI di pasar valuta sampai Mei 2020. Sebagian cadangan devisa itu dari duit utang,” ujar bang RR, panggilan akrab Rizal Ramli.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, usulan mencetak uang itu merupakan double kekonyolan. “Double konyol: Gubernur BI sudah menolak cetak uang via recovery atau pandemic bonds. Menkeu juga menolak, eh..eh DPR menyetujui. Dasar,” ujarnya.

Bunuh Diri 

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga mengkritik keras usulan DPR agar BI mencetak uang hingga Rp 600 triliun sebagai langkah pencegahan dampak virus Corona. Alasannya, mencetak uang sebesar Rp600 triliun akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia, salah satunya inflasi tinggi yang akhirnya meruntuhkan daya beli masyarakat. 

Bhima menyarankan, seharusnya usulan pencetakan uang ini dipertimbangkan juga dengan permintaan akan rupiah. "Usulan yang tidak berdasarkan pada permintaan ini bisa menyebabkan hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi. Ujungnya bisa memukul daya beli masyarakat," ujarnya.

Bahkan, menurut Bhima usulan cetak uang Rp 600 triliun ini sama saja upaya 'bunuh diri'. "Jadi Indonesia kalau melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat ya kita bisa bunuh diri. Siapa yang mau menyerap rupiah sebanyak itu?" tutur Bhima.

Belum lagi potensi penyelewengan yang tinggi jika uangnya ini disalurkan ke korporasi dengan iming-iming menyelamatkan pekerja Indonesia.

Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona atau Covid-19. Wacana cetak uang baru dilontarkan setelah melihat defisit APBN yang melebar di atas 5 persen dari sebelumnya hanya 1,75 persen. 

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, dampak dari pencetakan uang sebanyak Rp600 triliun itu akan menimbulkan inflasi yang gila-gilaan karena berimbas dengan ketersediaan barang dan daya beli yang melemah yang merupakan dampak dari sektor riil tidak jalan. Dampak lainnnya bisa menimbulkan keresahan sosial. 

"DPR tidak pikirkan dampak pada perekonomian nasional. Sama seperti DPR tidak memikirkan dampak dari disetujui Perppu No 1 Tahun 2020 yang membuka ruang untuk terjadi perampokan atas keuangan negara. Karena hilang fungsi kontrol, auditing dan peran yudikasi di UU corona itu. DPR hanya mikir dirinya tanpa mikirin nasib rakyat, bangsa dan negara," tegasnya.



#Uang #rupiah #dpr #BI #OJK.rizalramli

Komentar Anda
Komentar