Hello,

Reader

Sarat Akan Kepentingan, RUU Cipta Kerja Terus Bergulir di DPR
Sarat Akan Kepentingan, RUU Cipta Kerja Terus Bergulir di DPR

Jakarta, HanTer - Bulan Ramadhan ternyata dijadikan momentum bagi Badan Legislasi DPR untuk terus menjalankan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Bahkan pada Rabu 20 Mei 2020 Pemerintah diwakili oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Badan Legislasi DPR tetap menggelar rapat Panja untuk membahas RUU Ciptaker.

 

Padahal saat ini anggota DPR sudah masuk masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020. Seharusnya masa reses dijadikan ajang untuk anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah yang diwakilinya guna menyerap aspirasi masyarakat. Bukan justru dipergunakan untuk membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang ada di RUU Ciptaker.

 

Rapat Panja yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Legislasi DPR sejatinya tidak sesuai dengan Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menginstruksikan agar pembahasan RUU Ciptaker ditunda. Tujuannya untuk lebih banyak mempelajari dan mendalami substansi dari setiap pasal, khususnya pasal-pasal yang sensitif dan berpotensi membuat kegaduhan.

 

Selain itu tujuan dari penundaan pembahasan tersebut adalah agar Pemerintah dan DPR bisa menjaring lebih banyak aspirasi dari masyarakat mengenai RUU Ciptaker, jangan sampai merugikan masyarakat.

 

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, masih berlanjutnya pembahasan menunjukan bahwa RUU Ciptaker sarat akan titipan dari beberapa pengusaha besar yang menginginkan agar RUU ini dapat segera selesai pembahasannya di DPR.

 

“Harusnya fokus kerja Pemerintah saat ini adalah penanganan wabah Covid -19 serta DPR mengawasi penggunaan dana penangulangan dan recovery Covid -19. Pembahasan RUU Cipta Kerja belum ada urgensinya. Memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja semakin memperlihatkan saratnya muatan kepentingan dari penumpang gelap. Para penumpang gelap tersebut akan melakukan berbagai cara agar pembahasan RUU Cipta Kerja dapat cepat selesai,” terang Uchok di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

 

Wujud Penjajahan Baru

 

Uchok menjelaskan, RUU Cipta Kerja banyak membahas lahan dengan status hak guna usaha (HGU) yang mana jika RUU ini disahkan maka perizinan lahan HGU dapat otomatis diperpanjang. Oleh karena itu pengusaha batu bara, konglemerat pemilik kebun sawit dan konsesi lahan hutan tanaman industri akan dapat memperpanjang izinnya secara otomatis. Pengusaha menginginkan agar RUU Cipta Kerja dapat segera selesai.

 

"Garda terdepan dari RUU Cipta Kerja sama dengan Kartu Pra Kerja, yaitu Airlangga Hartarto. Kayaknya Airlangga nafsu sekali ingin segera menyelesaikan RUU Cipta Kerja,” jelasnya.

 

Uchok menuturkan, saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan Pemerintah terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seharusnya jika Airlangga patuh pada Presiden Jokowi maka ia dapat membuka komunikasi dengan DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Uchok berharap agar Presiden Jokowi juga tidak banyak mendengar masukan dari menterinya yang memiliki conflict of interest serta mafia-mafia yang ada di istana.

 

“Opini yang berkembang di masyarakat saat ini adalah menilai ucapan Presiden tidak konsisten. Ini membuat posisi Presiden Jokowi sulit. Apa lagi saat ini banyak kasus yang keluar kantor Menko Perekonomian seperti Kartu Prakerja. Sehingga RUU Cipta Kerja membuat tambahan beban bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. Karena tidak mengikuti perintah atasannya menurut saya lebih baik Presiden Jokowi mencopot Airlangga," tandasnya.

 

Lebih lanjut Uchok mengatakan,Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak ada untungnya buat rakyat. Oleh karena itu dimohon Presiden Jokowi mengeluarkan surat resmi ke Ketua DPR agar pembahasan dihentikan, dan bukan hanya mengeluarkan instruksi di media sosial. Karena jika RUU Cipta Kerja ini tetap dibahas di DPR dan sampai lolos menjadi UU maka akan membuat rakyat semakin marah kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Apalagi Surat Presiden Jokowi perihal RUU Cipta Kerja sudah digugat oleh koalisi masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.  Sebab RUU Cipta Kerja ini sebagai wujud penjajahan baru Pemerintah kepada rakyatnya. Tanah HGU yang seharusnya bisa diserahkan kembali ke rakyat, justru malah akan dikuasai oleh pengusaha besar. Saat ini wakil rakyat yang ada di DPR sudah tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.

 

"Seharusnya DPR dapat mengikuti keinginan masyarakat, saat ini keinginan masyarakat adalah DPR dapat mengawasi penggunaan dana penanggulangan Covid-19," paparnya.

 

Beberapa waktu yang lalu Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra juga menilai saat ini tidak ada urgensinya untuk membahas RUU Cipta Kerja. Sandiaga menyatakan, justru saat ini rakyat mengharapkan kebijakan Pemerintah Indonesia yang efektif dan efisien dalam menanggulangi penyebaran Covid -19.

 

"Kemarin saya conference call dengan 120 investor dunia yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia dan dalam proses untuk menanamkan modal di Indonesia, tidak ada satupun juga yang menyatakan mereka mengharapkan Omnibus Law ini bisa menjadi satu prioritas pada saat ini," kata Sandi dalam akun Instagram @sandiuno, Selasa (21/4/2020) lalu.

 

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan para investor justru sedang menyoroti Perpu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Perpu 1 Tahun 2020 inilah yang berdampak langsung terhadap investasi di Indonesia, bukan RUU Cipta Kerja, karena Perpu tersebut mengandung insentif fiskal. Sandi menjelaskan para penanam modal ingin melihat seberapa ampuh kebijakan fiskal yang diterapkan Pemerintah dalam masa krisis ini.



#Omnibus-law #ciptakerja #buruh

Komentar Anda
Komentar