Hello,

Reader

Sebelum COVID-19 Kinerja Kabinet Sudah Tenggelam, Indro: Saatnya Jokowi Mengganti Menteri Memble
Sebelum COVID-19 Kinerja Kabinet Sudah Tenggelam, Indro: Saatnya Jokowi Mengganti Menteri Memble

Jakarta, HanTer - Desakan reshuffle (perombakan) kabinet kembali ditiupkan sejumlah kalangan. Pasalnya, masih ada menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini kinerjanya memble, tidak gesit, dan tidak cerdas.  Selain sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

Pengamat politik S Indro Tjahyono mengatakan, tuntutan reshufle sejatinya bukan dari PSI, tetapi di masyarakat memang sudah muncul  terlebih dahulu. Sebelum muncul pandemi Covid 19 kinerja kabinet sudah tenggelam. Selain sering terjadi silang pendapat antar menteri, mereka terasa tidak sigap dan cerdas menyikapi permasalahan yang nyata.

“Dari survey yang dilakukan IPO, lanjut Indro, 42 persen responden  menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Padahal waktu itu kabinet belum mencapai 100 hari. Tentu ada yang salah tentang kapabilitas figur menteri yang dipasang oleh Presiden Jokowi,” kata Indro kepada Harian Terbit, Selasa (26/5/2020).
 
Mengapa demikian? Karena pembentukan kabinet merupakan buah dari kompromi-kompromi politik. Selain itu pendekatan khas presiden Jokowi yaitu "out of the box", telah memunculkan menteri-menteri yang kebijakannya dipandang nyleneh oleh masyarakat.

Kabinet yang melempem juga cermin dari kabinet dagang sapi. Seorang menteri dipilih sejauh mereka diterima oleh kalangan yang selama ini memberi dukungan politik kepada presiden. Artinya seorang menteri harus siap bermain dan berada di lingkungan yang penuh kongkalikong (hengky-pengky). 

Banyaknya praktek-praktek diskresi dan permisifisme dalam kebijakan, lanjut Indro, akibat beratnya tantangan, menuntut seorang menteri tidak harus cerdas melainkan harus berasal dari spesies yang sama. Yakni dengan orang-orang pragmatis yang siap menggadaikan idealisme dan ilmunya. Karena itu masyarakat akan selalu dibuat kecewa dan merasa dibohongi oleh kebijakannya. 

“Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang menteri yang hanya berniat bisnis dalam pemerintahan. Di sini tidak ada pengabdian, karena mereka hanya ingin jawaban dari pertanyaannya "saya dapat apa?" Mengapa kondisi seperti ini harus ditempuh oleh Presiden Jokowi? Inilah psikologi dari presiden periode kedua yang tidak menganggap penting kucing itu berwarna hitam atau putih, asalkan dapat menangkap tikus,” ungkap aktivis mahasiswa 77/78 ini. 

Jokowi Tak Puas

Lebih lanjut mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB ini mengemukakan, kinerja Kabinet Indonesia Maju yang terancam oleh reshuffle, karena Presiden ternyata juga tidak puas, semakin tersungkur setelah datangnya pandemi Covid 19. Pastilah para menteri itu tidak berkutik, karena determinan utama dalam kebijakan makro adalah ekonomi bukan sektor. Para menteri akan kelimpungan dengan adanya pemotongan anggaran besar-besaran dengan kedok refocusing.

“Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kabinet atau seorang menteri yang kriterianya berbeda sama sekali. Di tengah situasi ekonomi yang hancur lebur dibutuhkan kriteria menteri yang siap berjibaku dan mampu bervivere pericoloso. Bukan menteri yang berada di belakang meja yang siap meningkatkan dayaserap APBN,” ujarnya. 

Dia mengemukakan, kalau tidak ada reshuffle kita hanya bisa menonton pemerintah ini menjadi bahan ketawaan anakcucu. Pemerintahan yang sangat lemah, tetapi terus melakukan ritual agar bau kemenyannya tetap  tercium harum. “Kita disuruh menunggu menyaksikan satu ritual ke ritual lainny,” paparnya.

Menteri Memble

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah maka baiknya PSI sebut saja menteri yang kinerjanya memble tersebut. Sehingga tidak membuat tersinggung partai lainnya yang kadernya menjadi menteri dan menjadi pendukung pemerintah. Oleh karena itu yang dilakukan PSI tidak hanya lempar batu sembunyi tangan.

"Bila perlu PSI membuat kajian soal kinerja kabinet. Jika dilakukan secara obyektif tentu publik akan mengapresiasi kajian PSI tersebut. Apalagi Presiden atau Wakil Presiden juga tentunya membutuhkan masukan mengenai kinerja setiap menteri di masing-masing kementerian," paparnya.

Karnali mengakui, saat ini memang ada menteri di Kabinet kedua Jokowi yang kinerjanya buruk. Tapi ada juga sejumlah menteri yang kinerjanya on the track, namun ada juga menteri  yang memang masih perlu dipacu kinerjanya. Namun siapa saja menteri yang on the track dan kinerjanya buruk maka PSI harus yang mengungkapkannya sehingga tidak menimbulkan asumsi liar di masyarakat.

"Memang ada menteri yang kinerjanya buruk, seperti Menteri Transmigrasi dan Desa Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial. Kalau Menteri Agamq, ada perbaikan yang lumayan," paparnya.



#Presiden #jokowi #menteri #partaipolitik

Komentar Anda
Komentar