Hello,

Reader

Mendagri Pastikan Pilkada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember 2020, Perludem: Terlalu Memaksakan
Mendagri Pastikan Pilkada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember 2020, Perludem: Terlalu Memaksakan

Jakarta, HanTer - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Namun pelaksanaan pesta rakyat daerah itu nantinya tetap dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19.

"Opsi diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini ending-nya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” ujar Tito dalam rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Tito menuturkan, berdasarkan paparan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri, kemungkinan kondisi 2021 masih sama dengan keadaan saat ini. Jika vaksin COVID-19 ditemukan tahun depan, maka perlu waktu lagi untuk pembuatan massal dan pendistribusiannya kepada masyarakat.

Tito menuturkan, rencana optimistis pandemi COVID-19 akan terkendali pada akhir 2021 atau 2022.

Dengan demikian, Pilkada 2020 tetap diselenggarakan pada Desember tahun ini sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu) tentang Pilkada.

Namun, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 harus dengan penerapan protokol kesehatan. Tahapan kampanye misalnya, dapat dibatasi kegiatan di luar ruang dan dialihkan kampanye secara virtual.

Tito mencontohkan, tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara sensus dapat tetap digelar saat pandemi. Ia melihat proses validasi data penerima bantuan sosial oleh Kementerian Desa dan Kementerian Sosial yang dilakukan secara langsung ke warga secara door to door dapat dilaksanakan.

“Kami kira pilkada 9 Desember ini kami sarankan tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan betul-betul kita komunikasikan dan koordinasikan,” jelasnya.

Terpisah, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, Pemerintah terlalu memaksakan diri untuk menjadwalkan pemungutan suara Pilkada 2020 pada bulan Desember.

Hal itu ditandai dengan Preaiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Fadli menuturkan, sebelum tahapan Pilkada dimulai kembali maka dalam bulan Mei 2020 ini, KPU dan Bawaslu, serta stakeholder pemilu lainnya sudah mesti bersiap kembali untuk melanjutkan tahapan pilkada.

Sementara hampir semua tahapan pilkada, merupakan kegiatan yang mengundang interaksi banyak orang, serta kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan upaya menekan angka penyebaran COVID-19.

Ketentuan di dalam Perpu No. 2 Tahun 2020, sambung Fadli, mensyaratkan kepada KPU untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR dan Pemerintah sebelum menunda dan melanjutkan kembali tahapan pilkada.

Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Karena situasi penundaan pilkada itu disebabkan oleh alasan keamanan, bencana, dan gangguan kemananan, harusnya KPU berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab untuk urusan tersebut.

Dalam hal penanganan bencana non alam pandemi COVID-19, tentu KPU perlu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan Kementrian Kesehatan.

Oleh karena itu pengaturan bahwa KPU mesti mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR dan Pemerintah untuk menunda dan melanjutkan tahapan pilkada, adalah pengaturan yang tidak relevan, serta berpotensi mendistorsi kemandirian KPU.



#Pilkada #KPU #Corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar