Hello,

Reader

Pilkada 2020 Berpotensi Inefisien dan Minim Legitimasi

Jakarta, HanTer - Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, putusan pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap ngotot menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2020 terkesan ceroboh dan tanpa perhitungan matang. Oleh karena itu Pilkada serentak 2020 bisa digeser ke 2021.

 

"Kecerobohan semacam itu justru berpeluang menghasilkan inefisiensi dan bahkan dapat mengorbankan kualitas demokrasi di Pilkada 2020," kata Arif Susanto di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

 

Arif menyebut ada beberapa alasan yang akan membuat Pilkada 2020 inefisiensi dan dapat mengorbankan kualitas demokrasi. Pertama, belum ada protokol jelas tentang penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Penyusunan protokol serupa membutuhkan dua pertimbangan penting.

 

Selain sesuai dengan standar kesehatan, hal ini juga menuntut dukungan politik pemerintah dan DPR. Sehingga memungkin memerlukan waktu lebih lama, padahal tahapan Pilkada yang sempat tertunda harus segera dilanjutkan.

 

Kedua, terdapat risiko kesehatan yang sulit diantisipasi, kendati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disebut merestui Pilkada 2020. Tahapan seperti penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi berpotensi menarik perhatian dan memicu pengumpulan massa.

 

"Selain risiko keamanan, risiko kesehatan dapat meningkatkan potensi kerawanan," paparnya.

 

Ketiga, Pilkada 2020 berpotensi menjadi yang termahal sekaligus inefisien. Hal ini terutama karena KPU berencana mengajukan tambahan anggaran Rp535,981M untuk pelindung diri, sementara mereka tidak bisa menjamin Pilkada akan bebas risiko kesehatan. Perubahan APBN juga membutuhkan waktu pembahasan.

 

"Artinya, pemaksaan ini berdampak inefisiensi waktu dan uang," tandasnya.

 

Keempat, dalam kondisi serba darurat, hampir seluruh tahapan Pilkada tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat menurunkan kualitas Pilkada. Ketika kontrol dan pengawasan sulit dijalankan, penyelenggara Pilkada menjadi permisif terhadap pelanggaran. Begitu pula dengan tingkat partisipasi yang terbatas, legitimasi hasil Pilkada layak untuk dipertanyakan inklusinya.

 

Arif menuturkan, memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 2020 hanya akan memenuhi hasrat kuasa elite dengan merisikokan kesehatan warga. Selain konyol, hal ini mengesankan bahwa penyelenggara Pilkada berada di bawah tekanan politik untuk memaksakan putusan tersebut.

 

"Dengan pertimbangan di atas, jauh lebih masuk akal untuk menundanya dan mempertimbangkan opsi untuk menggeser waktu pemungutan suara dari September 2020 menjadi enam hingga dua belas bulan berikutnya hingga terdapat jaminan lebih memadai terkait aspek kesehatan pemilih, peserta, serta penyelenggara," paparnya.

 

Sebelumnya, dalam rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (27/5/2020), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Namun pelaksanaan pesta rakyat daerah itu nantinya tetap dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

 

“Opsi diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini ending-nya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” ujar Tito.



#Pilkada

Komentar Anda
Komentar