Hello,

Reader

Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Instruksikan Jajarannya Jaga Netralitas Pilkada 2020
Jaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan)
Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Instruksikan Jajarannya Jaga Netralitas Pilkada 2020

Jakarta, HanTer - Pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu sekaligus menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin menginstruksikan para kepala kejaksaan tinggi (Kajati) yang wilayah hukumnya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 ini agar senantiasa menjaga dan memelihara netralitas.

“Tidak menunjukkan keberpihakan, terlebih menyalahgunakan jabatannya dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu,” ujar Burhanuddin usai melantik melantik 7 orang kepala kejaksaan tinggi (kajati) dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Sasana Baharudin Lopa Kejaksaan Agung, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Burhanuddin mengingatkan supaya aparatur kejaksaan tetap konsisten mengawal proses Pilkada pada setiap tahapannya, melalui upaya penegakan hukum yang imparsial dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Berkenaan dengan hal itu, ST Burhanuddin meminta jajarannya, baik yang di pusat maupun di daerah, berperan aktif meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terkait dan komponen Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Hal ini guna mencegah, mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan Pemilukada yang berpotensi mengganggu berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” ungkap Burhanuddin

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyambut positif langkah Jaksa Agung tersebut, apalagi tantangan penyelenggaran Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini tentu akan lebih besar dibandingkan dengan Pilkada yang tidak berhadapan dengan situasi krisis.

Pelaksanaan Pilkada yang beririsan dengan dengan masa intensif penanganan Covid-19 melahirkan kompleksitas, terutama potensi penyimpangan dana bansos dan manipulasi program penanganan virus Corona lainya untuk kepentingan elektoral bagi calon kepala daerah. 

“Selain potensi adanya penyalahgunaan dana bansos untuk kepentingan Pilkada. Komitmen dari semua Aparatur Negara, Penegak Hukum didalam memastikan tidak ada manipulasi, penyimpangan ataupun penyelewengan pelaksanaan Bansos menjadi sangat penting begitu. Karena tantangan yang kita hadapi akan jauh lebih berat dan lebih kompleks,” ujar Titi, Selasa (2/6/2020).

Titi mengungkapkan, politisasi program Percepatan Penanganan Covid-19 telah terjadi di beberapa daerah, maka dari itu, perlu ketegasan dari para aparat penegakan hukum dan semua institusi yang berwenang untuk bertindak adil dan tegas.

“Penyalahgunaan program penanganan covid, politisasi bansos itu kan sudah terjadi di beberapa daerah. Ketegasan dari Aparat Penegak Hukum sangat perlu, bukan hanya untuk kepentingan atas kualitas demokrasi yang harus kita jaga, tetapi juga untuk keadilan dan kepentingan kemanusiaan, karena tindakan seperti itu sangat mencederai kemanusian kita, apa lagi terjadi ditengah masa krisis,” pungkas Titi.




#JaksaAgung #Burhanuddin #Pilkada2020

Komentar Anda
Komentar