Hello,

Reader

Uang Umat Jangan Diganggu Gugat, Penggunaan Dana Haji untuk Penguatan Rupiah Pelanggaran Sangat Nyata
Uang Umat Jangan Diganggu Gugat, Penggunaan Dana Haji untuk Penguatan Rupiah Pelanggaran Sangat Nyata

Jakarta, HanTer - Dana haji 2020  sebesar US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun tidak boleh diganggu gugat dan harus  digunakan untuk kepentingan jemaah haji, bukan digunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungan dan manfaat langsung bagi jemaah haji. Seperti untuk memperkuat rupiah atau menopang APBN. Di sisi lain, penggunaannya untuk penguatan rupiah jelas merupakan penyalahgunaan dana haji yang sangat nyata. Soalnya dana tersebut milik umat bukan milik pemerintah. 

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengaku sedih dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Namun, bukannya mengembalikan uang triliunan rupiah yang sudah dikumpulkan oleh jemaah, pemerintah malah mennggunakan uang tersebut untuk menguatkan nilai tukar rupiah.

"Maaf, saya sedih dana haji milik umat Islam Rp 135 triliun digunakan untuk menopang APBN," katanya melalui akun Twitternya @musniumar, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah tidak benar. Sebab, kata dia uang tersebut harus digunakan untuk memajukan pendidikan Islam dan ekonomi umatnya. 

"Sudah salah arah dan salah kelola. Seharusnya dana itu untuk memajukan pendidikan Islam, ekonomi umat. Dana tersebut milik umat bukan milik pemerintah," katanya lagi. 

Haram Hukumnya

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, umat Islam kecewa jika dana haji digunakan untuk kepentingan lain.

“Jika benar dana haji tahun 2020 hendak dipakai untuk penguatan rupiah, sudah sedemikian parah kah negeri ini? Padahal jarak antara si miskin dan si kaya semakin jauh. Bahkan disinyalir harta para konglomerat taipan bisa setaraf perbandingannya 1: 100 juta penduduk Indonesia. Tapi justru umat Islam yang pergi haji yang menabung puluhan tahun malah dananya dipakai sepihak," ujar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Rabu (3/6/2020).

Novel mengakui, dana haji memang menggiurkan karena untuk tahun 2020 saja dari 200 ribuan jamaah haji yang berangkat total dana yang terhimpun kurang lebih Rp8,7 triliun. Belum lagi dana haji yang terhimpun sebelumnya sampai saat ini yang jamaah haji sudah setor per Mei 2020 sampai daftar tunggu 10- 15 tahun kedepan mencapai kurang lebih Rp135 triliun. Dana sebesar itu jelas sangat dilirik oleh rezim saat ini yang sudah kehilangan akal.

"Akad jamaah haji yang menyetorkan dananya hanya untuk pergi haji dan tidak untuk yang lain. Penggunaan dana haji untuk yang lain jelas menyalahi akad dan jelas haram dana itu dipakai untuk yang lain dengan alasan apapun," tandasnya. 

Novel menuturkan, walaupun dana haji oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dijamin dikelola secara instrumen syariah dan tentunya profesional dengan aman dan likuid. Namun jika sudah beralih fungsi sebagai penguatan rupiah yang tidak ada jaminan bercampurnya antara unsur riba dan dana jamaah haji yang disetor maka jadi uang halal maka hasilnya pun menjadi haram dan mudharat bagi umat Islam.

Pelanggaran

Sementara itu, pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Mahrus Ali mengatakan, jika benar rencana Ketua BPKH Anggito Abimanyu akan menggunakan dana haji untuk memperkuat rupiah di Bank Indonesia maka dapat dipastikan itu merupakan penyalahgunaan dana haji yang sangat nyata. 

Mahrus menuturkan meski BPKH diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 untuk mengelola dana haji dan mengantongi akad ‘wakalah’ bukan berarti boleh menggunakan dana haji untuk keperluan di luar yang seharusnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pelaksanaan UU 34/2014, opsi pengembangan keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Merujuk pada ketentuan tersebut, tidak ada ruang bagi BPKH menempatkan dana haji untuk kepentingan sesaat yang bukan penempatan atau investasi.

Selain itu perlu diperhatikan benar, bahwa pengelolaan atau penempatan dana haji harus mempertimbangkan nilai manfaat (imbal hasil) untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji. Kepentingan dimaksud antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam. 

"Bukan untuk memperkuat rupiah yang tidak ada hubungan dan manfaat langsung bagi jemaah haji," tegasnya.

Kehilangan Ide

Ekonom Senior Rizal Ramli menyayangkan kabar akan digunakannya dana haji sebagai upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan, menggunakan dana haji untuk penguatan rupiah sangatlah berisiko. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan karena pemerintah sudah kehabisan ide.

"Bener2 sudah kehabisan ide. Dana Haji dipakai untuk penggunaan beresiko support Rupiah. Payah deh," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, dikutip Selasa (2/6/2020).

Mantan Menko Maritim ini mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan  Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimany yang menyebut, dana simpanan  BPKH milik jamaah haji yang dibatalkan berangkat pada 2020 ini sebesar US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS.

Akibat tidak berangkatnya calon jamaah hati di tahun ini, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

Dibatalkan

Sebelumnya, Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020. Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, demikian dikutip dari Kompas.com.

"Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana pun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/6/2020).

"Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini," lanjutnya.

Kepala BP-BPKH Anggito Abimanyu mengemukakan, dana haji yang sebagian digunakan untuk memperkuat rupiah tak ada kaitannya dengan keputusan pemerintah yang membatalkan haji tahun ini.

Menurutnya, penggunaan dana haji sebesar 600 juta dolar AS atau Rp8,7 triliun untuk penguatan rupiah disampaikan dalam acara internal halalbihalal antara BPKH dengan Bank Indonesia (BI).

"Pada tanggal 2 Juni 2020, Kepala BP-BPKH sama sekali tidak memberikan pernyataan terkait dengan Pembatalan Haji 2020, apalagi menyangkut kaitannya dana 600 juta dolar tersebut," kata Humas BPKH, Selasa.

Keuangan Negara

Terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, niat pemerintah menggunakan dana umat Islam seberat USD600 juta memperlihatkan pemerintah tidak becus urus keuangan negara. Ide menggunakan dana umat Islam muncul karena Jokowi dan anak buahnya sudah kehabisan ide, sehingga segala macam cara dilakukan.

"Pemerintah harus ingat, dana haji adalah uang titipan dari umat, yang mereka tabung dan kumpulkan dengan susah payah dengan niat ibadah. Jadi tidak bisa digunakan seenaknya dengan dalih kepentingan negara "menstabilkan rupiah"," tegas Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Rabu (3/6/2020).

Menurut Jajang, akan lebih bijak jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, seperti pemotongan gaji, tunjangan Menteri, Direksi dan Direktur BUMN serta pejabat elite lainnya yang penghasilannya lebih besar dari umat Islam yang menabung untuk berangkat haji. Atau bisa juga pemerintah mengalihkan anggaran proyek-proyek infrastruktur seperti pemindahan ibukota negara dan banyak mega proyek lainnya yang tetap dipaksa dilanjutkan.

"Intinya haram itu dana haji dipakai untuk memperkuat rupiah. Apalagi dana haji ini, dipakai tanpa izin kepada pemiliknya," tandasnya.



#Haji #danahaji #rupiah #ekonomi

Komentar Anda
Komentar